PKS Tak Mau Ada Monopoli Iklan Capres di Media

Jakarta - Fraksi PKS DPR mendorong revisi UU Pilpres. PKS menginginkan kampanye pasangan capres dibatasi.

"Perubahan bukan masalah presidential treshold saja. Masalah peraturan kampanye, harus ada limitasi agar tidak ada monopoli media," kata anggota Baleg DPR dari PKS, Indra SH, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4/2013).

PKS mendorong Pilpres 2014 nanti lebih efektif dan efisien. PKS juga mendorong quick count Pilpres perlu diatur agar tidak mengarahkan pemilih ke salah satu calon.

"Quick count juga perlu ditelaah dan perlu diatur, agar tidak ada keputusan di luar keputusan resmi," kata Indra.

Untuk masalah presidential threshold, PKS tak masalah dipatok pada angka 20 persen. Keputusan direvisi atau tidaknya UU Pilpres akan diputuskan Rabu pekan depan.

"PKS minta 20 persen presidential treshold. Tadi ada wacana akan dibahas setelah reses, tapi masih ada satu kali lobi lagi Rabu depan," tandasnya.

(/)