"Yang yang penting harapan publik SBY ini konsen pada masalah negara daripada partai, karena satu bulan ini terlihat beliau agak terganggu karena mengurus partai. Itu disayangkan kalau berlangsung ke depannya," kata wakil ketua DPR, Pramono Anung, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/4/2013).
Menurutnya, memang tidak ada aturan yang mengatur larangan seseorang yang menjadi presiden dan mempunyai jabatan ketua umum partai, tapi tidak elok jika tugas negara terganggu dengan tugas partai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara apakah perlu aturan yang mengatur presiden tak pelu mengurus partai, Pram menyatakan tak setuju. Ia menilai justru itu bisa bertentangan dengan semangat demokrasi.
"Memang itu sebenarnya kalau diatur akan bertentangan dengan demokrasi dan prinsip orang dalam membuat parpol, di negara manapun tak ada larangan. Tapi kalau demokrasinya lebih mapan, seyogyanya presiden curahkan tenaganya untuk kepentingan bangsa dan negara," imbuh politisi PDIP itu.
Pram menceritakan bagaimana Megawati dan Gusdur pernah menjadi presiden tapi juga bersinggungan dengan jabatan di partai politik. Hal itu tak mengganggu karena tugas partai dijalankan oleh pengurus harian lainnya.
"Memang ketika Ibu Megawati menjadi wapres kemudian presiden dan ketua umum partai, tapi praktis keseharian partai yang menjalankan adalah roda kepartaian," ujar Pram.
"Maka tinggal 1,5 tahun tentu publik mengharpkan agar presiden bisa menyelesaikan persoalan bangsa, kalau ketua harian dan lain-lain saya nggak mau campuri urusan internal. Seyogyanya mereka yang menjalankan partai meski simbol itu ada pada SBY," imbuhnya.
(bal/ndr)