Komisi II Cecar KPU Soal Syarat 30 Persen Perempuan di Dapil

- detikNews
Jumat, 29 Mar 2013 03:31 WIB
Jakarta - Peraturan KPU yang juga mendapat sorotan tajam dari Komisi II DPR adalah soal syarat perwakilan minimal 30 persen caleg perempuan di tiap Daerah Pemilihan. Syarat yang diatur dalam Peraturan KPU No 7 Tahun 2013 ini dinilai tidak realistis dengan kondisi sosiologis masyarakat.

"Saya termasuk yang mewanti-wanti syarat minimal keterwakilan 30 persen perempuan di Dapil. Saya bisa terima di tingkat DPR RI dan Provinsi, tapi di tingkat kabupaten dan kota tidak semua kultur masyarakat dapat mengakomodasi," kata anggota Komisi II DPR, Yasona Laoly, dalam rapat konsultasi dengan KPU di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2013) malam.

Menurutnya, syarat yang jika tidak terpenuhi ditindaklanjuti dengan sanksi pembatalan caleg partai politik di satu dapil itu tidak realistis. Karena syarat ini tidak melihat masalah kultur yang ada di masyarakat.

"Semangatnya affirmative action, tapi pemahaman sosiologisnya juga harus kita pahami. Dengan ketentuan ini ada daerah yang tidak bisa memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan," ungkapnya.

Protes senada disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo, menurutnya KPU tidak memiliki alasan yuridis yang menjadi sandaran dalam menetapkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf a dan huruf b, Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Argumentasi itu mengacu pada Pasal 52-56, Pasal 58-59 Undang-undang No. 8 Tahun 2012. Arif juga menambahkan, dengan adanya sanksi pembatalan caleg satu parpol di dapil yang tak memenuhi syarat itu bisa menimbulkan konflik.

"Secara yuridis dan sosiologis ketentuan tersebut sungguh berpotensi menimbulkan konflik, baik konflik hukum antar bakal calon dengan pimpinan parpol, antar peserta pemilu atau bakal calon dengan penyelenggara pemilu, serta konflik sosial antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan," kritiknya.

Arif menuturkan, aturan yang dibuat KPU itu tidak mengandung azas manfaat bagi penguatan institusi partai, masyarakat, bangsa dan negara. Sebaliknya hal tersebut secara tidak langsung menjadi pemicu konflik di tubuh partai politik serta berpotensi melanggar hak konstitusional bakal calon untuk dipilih dalam pemilu.

"Disadari atau tidak oleh KPU, pengenaan sanksi TMS (Tidak Memenuhi Syarat) bakal calon satu daerah pemilihan ini berpotensi melanggar hak konstitusional bakal calon untuk dipilih dalam pemilu 2014. Sungguh tidak masuk akal, bagaimana mungkin bakal calon yang tidak bersalah, dikenakan hukuman pembatalan," kritik politisi PDIP itu.

"Kebijakan tersebut tentu tidak bisa dipaksakan dengan sanksi pembatakan, kecuali sanksi secara politik dan sosial dalam bentuk mengumumkan kepada publik surat kabar nasional terkait prosentasi keterwakilan perempuan di setiap partai," tutupnya.

(iqb/mok)