Anugerah Jenderal Kehormatan Dinilai Makin Bebankan Negara

Jakarta - Pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Menko Polkam ad interim Hari Sabarno dan Kepala BIN Hendro Priyono dianggap tidak memiliki dasar yang kuat. Oleh karena itu, penganugerahan tanda pangkat tersebut dinilai hanya makin menambah pengeluaran negara saja. "Menaikkan pangkat ini kan berarti bebani anggaran negara karena pensiunnya berubah. Dan ini keputusan yang absurd dan tidak punya legitimasi yang kuat."Pendapat tersebut diungkapkan Direktur eksekutif Pokja Reformasi Pertahanan PROPATRIA, T Hari Prihatono, dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (7/10/2004) sore.Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan Presiden Megawati ini mengulangi tindakan yang dilakukan di era Orba saat Soesilo Soedarman memperoleh kenaikan pangkat jenderal kehormatan ketika menjabat Menko Polsoskam. "Menteri kan jabatan politik yang tidak bisa serta merta pangkatnya disesuaikan karena tugasnya mengkoordinir pejabat bintang empat.""Seharusnya yang mendapat kenaikan itu personel yang masih aktif atau perwira senior bintang 3 yang mau pensiun," kata Hari. Apalagi, lanjut dia, kenaikan pangkat yang diperoleh Hari Sabarno juga tidak memiliki alasan yang tetapt. "Beliau kan menjadi Menko Polkam yang statusnya ad interim artinya kan sementara." "Kalau mereka mendapat kenaikan pangkat karena jabatan yang dipegang lalu kenapa jenderal kehormatan itu baru diberikan sekarang. Hendro kan sudah menjabat sebagai Kepala BIN selama 3 tahun," tukasnya.Dirinya mengaku, heran dengan adanya ketidaktahuan Mabes TNI dan Setneg perihal kenaikan pangkat ini. "Ini kan keppres dan yang membuat setneg. Bisa jadi ini sekedar cuci tangan. Apa benar ini tidak melalui prosedur," ujar Hari.Ia menambahkan, hingga kini juga belum ada pengumuman dari Megawati mengenai kenaikan pangkat tersebut. "Dan sebenarnya ada atau tidak Keppres pengangkatan itu. Jangan-jangan ini di fait accomply dengan adanya iklan ucapan selamat yang dikeluarkan Depdagri dan BIN," tandasnya.Untuk itu, kata Hari, Presiden terpilih jenderal (purn) Susilo Bambang Yudhoyono harus mengungkapkan kriteria yang jelas bagi posisi Menteri Pertahan dan Menko Polkam. "Sepanjang tidak pernah ada indikator yang jelas bagi posisi menteri-menteri itu maka kejadian ini bisa terulang kembali," demikian Hari. (ton/)