FPD: Jika SBY Ketum PD, Tugas Pemerintahan Tak Terganggu

Jakarta - FPD DPR mendukung Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi ketua umum PD. FPD yakin amanat menjadi ketua umum PD tak akan menganggu tugas SBY sebagai kepala negara.

"Seandainya beliau menerima (menjadi ketua umum), sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kita harus bedakan sebagai presiden dan pemimpin partai," ketua FPD DPR Nurhayati Ali Assegaf di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2013).

Hal itu juga untuk menjawab soal SBY sebagai presiden pernah meminta menteri untuk fokus kepada tugas negara bukan partai politik. Nurhayati menjelaskan perbedaan tugasnya.

"Presiden dibantu menteri-menterinya, sehingga beliau punya manajemen untuk contributional power untuk tetap berantas korupsi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," lanjutnya.

Ia menuturkan, SBY juga sudah terbukti dapat memimpin negara dengan baik. Kondisi yang menginginkan SBY menjadi ketua umum adalah kondisi darurat dimana kader partai juga bergantung pada siapa ketua umumnya.

"Pak SBY bukan baru memimpin, setelah dari 2004 sampai 2009, lalu sampai 2014 partai demokrat menghadapi masalah di ujung. Dan masyarakat khawatir karena ini adalah kondisi darurat untuk selamatkan partai, karena banyak jutaan kader yang berlangsung pada keberlanjutan partai Demokrat," ungkapnya.

"Kondisi ini adalah kondisi darurat mutlak, dan kami berharap tidak ada partai lain yang mengalami seperti partai demokrat. Ini doa kami secara tulus," lanjut Nurhayati.

(bal/van)