Ketua BK DPD Sindir BK DPR Tak Tegas Beri Sanksi Anggota Nakal

Jakarta - Badan Kehormatan (BK) DPR dinilai tidak tegas dalam putusan pemberian sanksi bagi anggota dewan yang melakukan pelanggar etika. Guna memperbaikinya, ke depan anggota BK harusnya anggota dewan.

"BK itu kurang tegas jika masih dari dalam parlemen jadi seharusnya pengurus BK itu harus dari tokoh-tokoh dari luar parlemen," ujar Ketua Badan Kehormatan DPD RI, AM Fatwa dalam dialog kenegaraan dengan tema peran Badan Kehormatan dalam harkat, martabat, kehormatan dan citra lembaga legislatif, di coffe corner DPD RI, Rabu (27/3/2013).

AM Fatwa mengatakan, jika nantinya pengurus BK berasal dari luar parlemen, dalam memberi keputusan tidak akan diinvertensi dari pengurus partai. BK pun akan dipandang baik karena independen menjalankan tugas.

"Karena sering jika salah satu anggotanya terkena sanksi, partai berbondong-bondong membela dan BK tidak tegas dalam memberi sanksi," ujarnya.

Untuk itu, kita harus saling bekerja sama untuk membangun Badan Kehormatan jadi lebih baik. "Kita harus sama-sama membangun BK di DPR maupun di DPD jadi lebih baik," imbuhnya.

(spt/fdn)