KRL Ekonomi Dihapus, PT KAI Usulkan Subsidi dalam Bentuk Kartu Tiket

Jakarta - KRL Ekonomi di Jabodetabek bakal dihapus semua. Alasannya, karena meningkatkan pelayanan dan keselamatan. Namun penetapan tarif tunggal yang njomplang banyak diprotes. PT KAI mengusulkan pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk kartu tiket.

Tarif KRL Ekonomi sekarang adalah Rp 2 ribu. Bila dihilangkan, maka masyarakat pengguna KRL Ekonomi itu akan membayar tarif tunggal berdasarkan relasi antara Rp 8 ribu - Rp 9 ribu. Nah, kenaikan yang sangat timpang dari Rp 2 ribu yang naik 400% lebih bila KRL Ekonomi ditiadakan itulah yang membuat warga protes dan menduduki jalur kereta di Bekasi, Senin (26/3/2013) kemarin.

Apa kata PT KAI?

"Kami itu prioritas keselamatan. Kalau masalah keselamatan dan biaya memang tidak akan pernah nyambung. Kita tidak bisa memungkiri KRL ekonomi tak layak beroperasi, menyangkut keselamatannya dulu," jelas Humas PT KAI Pusat Mateta Rizalulhaq ketika dihubungi, Selasa (26/3/2013).

Mateta menjelaskan, ada 2 hal penting yang tak bisa ditawar sama sekali dalam pelayanan kereta api yang harus berlaku sama bagi semua penumpang. Pertama, adalah keselamatan. Gerbong KRL Ekonomi ada yang beroperasi sejak tahun 1974 dan suku cadangnya sudah tidak diproduksi lagi. Hal ini berpengaruh pada keselamatan.

Kedua, adalah waktu. "Siapa yang berangkat duluan berhak sampai duluan. Yang berangkat lebih pagi punya hak datang lebih awal. Nah, pelayanan kita akan mengarah ke sana," imbuhnya.

Ketika ditanya akan kekagetan penumpang KRL Ekonomi yang nantinya harus membayar langsung Rp 8 ribu - Rp 9 ribu, Mateta mengusulkan subsidi bisa diberikan pemerintah dalam bentuk kartu tiket. Kartu itu sama seperti sistem Kartu Jakarta Pintar (KJP) atau Kartu Jakarta Sehat (KJS).

"PT KCJ mau dan siap e-ticketing, segala sesuatu dengan komputer. Masyarakat yang merasa berhak menerima bantuan ya berikan kartunya, seperti itu caranya. Menunjukkan kartu itu, diklik dengan sistem komputer, bisa diatur seperti itu kalau ada campur tangan pemerintah," jelasnya.

Dengan subsidi dalam bentuk kartu tiket, akan lebih tepat sasaran karena tidak semua orang disubsidi. Namun batasan tidak mampu ini harus dikaji kembali. PT KAI, imbuh Mateta, beberapa waktu lalu meninjau KRL Ekonomi dengan Komisi V DPR.

"Riilnya, setiap orang pegang HP, ada yang pakai BB. Jadi mana yang dikatakan tidak mampu? Yang seperti apa?" tutur Mateta.

Ketika ditanya mengapa tidak menerapkan tarif tiket berbasis jarak seperti MRT di Singapura, Mateta mengatakan bila mahal bepergian dalam jarak dekat, warga bisa memakai moda transportasi lain.

"Kereta bukan satu-satunya angkutan. Kalau mahal bisa ada pilihan lain. Misalnya, dari Stasiun Bekasi ke Stasiun Kranji, kan cuma 1 stasiun tuh. Kalau mahal ya bisa menggunakan moda yang lain, jangan dipaksakan harus naik kereta. Demi kepentingan yang lebih banyak, tentu kita tidak bisa memuaskan semuanya. Jangankan kayak Singapura, minimal tidak buang sampah sembarangan saja, bisa? Jangan hanya dilihat tarifnya, harus dilihat sisi-sisi lain juga," jelas dia.

Bila sudah ada tarif tunggal PT KAI berjanji akan memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM). Walaupun, diakuinya, belum sempurna betul.

"Kami berharap berikan layanan terbaik. Bahlan Commuter Line saja belum sempurna, kadang AC-nya tidak nyala, tidak bisa dipungkiri masih ada kekurangan-kekurangan. Peningkatan kualitas layanan tidak mungkin sempurna, yang sempurna hanya Tuhan," tutur mantan Kepala Humas Daops I ini.

(nwk/nrl)