Perusahaan Perkebunan Jateng-DIY Usulkan Kementrian Khusus

Yogyakarta - Gabungan Perusahaan Perkebunan (GPP) Propinsi Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meminta agar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla mendatang bersedia membentuk kementrian baru yaitu Kementrian Industri Primer yang mengurusi berbagai perusahaan perkebunan.Usulan itu didasari oleh banyaknya masalah yang akan dihadapi oleh dunia perkebunan dalam mengembangkan sektor agribisnis perkebunan nasional di masa depan. Serta akibat sering terjadinya tumpang tindih dengan kementrian lainnya dalam hal perusahaan perkebunan."Kementrian industri primer ini sebagai kementrian khusus itu kami maksudkan untuk meningkatkan daya saing usaha perkebunan di masa mendatang," tegas Direktur Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI) Soedjai Kartasasmita, Rabu (6/10/2004), di Yogyakarta.Rekomendasi pembentukan kementrian khusus ini merupakan hasil Rapat Anggota ke XIX dan Work Shop GPP Jateng-DIY yang dilakukan hari ini yang diikuti oleh 62 direksi dari perkebunan 77 perkebunan serta pengurus dari sepuluh pabrik gula (delapan milik pemerintah, dua milik swasta).Menurut Sudjai, bila perusahaan perkebunan hanya ditangani seorang menteri pertanian saja yang juga disuruh memikirkan padi, gula atau sektor perkebunan lainnya tidaklah cukup dan kurang terfokus. "Akibatnya yang mendapat prioritas adalah masalah pertanian padi. Sedangkan masalah perkebunan baru dipikir belakangan," katanya.Dia mengatakan, saat ini sektor perkebunan justru dikesampingkan padahal sebenarnya potensi ekonomi perkebunan di Indonesia cukup tinggi dan banyak menyerap tenaga kerja. Bahkan mampu meningkatkan komoditas ekspor bila ditangani dengan baik.Contohnya kata Soedjai, Di Jawa Tengah dan DIY saja saat ini terdapat lebih dari 70 ribu hektar lahan perkebunan dengan tenaga kerja mencapai 20 ribu orang. Namun dalam kenyataannya perkembangan dunia perkebunan justru dari tahun ke tahun mengalami kemunduran."Ini diakibatkan kebijakan pemerintah yang kurang terfokus, pemasaran, pemberdayaan lembaga diklat dan permasalahan lainnya," imbuhnya.Sementara itu, Direktur PTPN IX Semarang Suhardjo menambahkan, bila sektor perkebunan dilakukan pengelolaan secara terfokus ini akan mampu meningkatkan penghasilan devisa negara. Perkebunan kelapa Indonesia merupakan yang terbesar di dunia dengan lahan 3 juta Ha lebih. Selain itu minyak kelapa juga memiliki kandungan asam laurat yang bagus untuk kesehatan. Namun dalam kenyataannya, perkebunan kelapa saat ini belum bisa berkembang maksimal dan bahkan banyak indutri kelapa rakyat yang bangkrut.Demikian pula dengan luas lahan kelapa sawit yang dikelola saat ini sekitar 4.116.646 Ha mampu menghasilkan devisa 3 miliar dolar AS. "Jadi kalau nanti dikelola secara terfokus diperkirakan akan meningkat lagi dan mampu menghasilkan devisa 5 miliar dolar AS," katanya. (fab/)