Wamen PAN: Biaya Lelang Jabatan di Pemprov DKI Tak Mahal

Jakarta -

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Wamen PAN) Eko Prasodjo, menjamin proses lelang jabatan di Instansi Pemprov DKI Jakarta akan berlangsung bersih. Dia berjanji proses lelang jabatan camat dan lurah tidak memiliki unsur muatan politik dan tidak mahal.

"Tidak tertutup, tidak ada kepentingan-kepentingan politik, tidak ada kekerabatan segala macam, jadi fairness objektivitas," jelas Eko di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (21/3/2013).

Eko mengatakan panitia seleksi lelang jabatan tersebut terdiri dari lima unsur. Pertama, unsur instansi yang bersangkutan, unsur instansi yang terkait, unsur perguruan tinggi, praktisi dan terakhir adalah akademisi atau konsultan. Untuk upah panitia seleksi, Eko mengatakan hal itu sudah ditanggung oleh APBN.

"Saya pikir biayanya tidak mahal. Jadi begini, sebenarnya kan kita memperbaiki proses aja, panitianya semua kan sudah dibayar dari uang negara," paparnya.

Eko mengatakan, untuk panitia yang unsurnya dari luar, akan mendapatkan upah tambahan sebagai honorer. "Per sekali datang itu mereka kita bayar 2 juta," sambungnya.

Dia sendiri mengapresiasi langkah Jokowi untuk melakukan lelang jabatan. Dengan demikian, lanjut Eko, jabatan-jabatan tersebut diisi oleh orang yang tepat. Eko berharap agar pemda-pemda lain mengikuti langkah Pemprov DKI Jakarta.

"Kita menyambut baik pesannya Pak Jokowi, melihat strateginya DKI sebagai barometer," ujarnya.

(rvk/mad)