Sulit Dibuktikan, PD Tolak Pasal Santet di RUU KUHP

Jakarta - Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat (FPD) Didi Irawadi Syamsuddin menolak pasal santet dimasukkan dalam RUU KUHP. Didi merasa pasal ini akan menimbulkan banyak masalah, terutama soal pembuktian.

"Pasal santet tak perlu ada atau tak usah masuk dalam RUU KUHP," kata Didi saat berbincang, Kamis (21/3/2013).

Didi mengatakan, jika pasal santet dianggap sebagai delik materil, maka akan sulit dalam pembuktian dari pelanggaran pasal santet itu. Dia mempertanyakan bagaimana nantinya membuktikan seseorang memiliki ilmu gaib.

"Apalagi bila sampai harus membuktikan apakah benar akibat perbuatan orang itu, atau santetnya, ilmu gaibnya, ilmu hitamnya, menyebabkan korban meninggal atau luka-luka?" ujar putra Menkum HAM Amir Syamsuddin ini.

Pasal santet ini memang masih kontroversi. Pemerintah dan DPR masih membahas soal pasal ini.

(trq/ndr)