Hapus Hukum Kolonial Belanda, RUU KUHP Muat 4 Misi Utama

Jakarta - Berapa jumlah UU yang mempidanakan orang di Indonesia saat ini? Mungkin Anda akan kesulitan menjawabnya. Namun dengan KUHP baru yang tengah dibahas di DPR, masyarakat Indonesia nantinya tidak kesulitan mempelajari hukum pidana Indonesia.

Sebab Rancangan KUHP akan mengumpulkan seluruh hukum pidana di Indonesia dalam satu kitab. Hal tersebut menjadi satu dari 4 misi dibuatnya KUHP baru.

"Makna pembaharuan KUHP nasional yang semula semata-mata diarahkan misi tunggal dekolonisasi dalam bentuk rekodifikasi, akhirnya dalam perjalanannya mengandung misi yang lebih luas," demikian penjelasan Rancangan KUHP seperti dikutip detikcom, Senin (21/3/2013).

Oleh sebab itu, rancangan KUHP juga akan memuat tindak pidana pencucian uang, terorisme, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, lingkungan hidup, perlindungan benda cagar budaya, korupsi, hak asasi manusia, kesehatan dan sebagainya. Pasal-pasal tersebut sebelumnya tersebar dalam berbagai UU yang ada selama ini.

"Adapun misi kedua adalah misi 'demokratisasi hukum pidana'. Antara lain ditandai dengan masuknya Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia dan hapusnya tindak pidana penaburan permusuhan atau kebencian yang merupakan tindak pidana formil dan dirumuskan kembali sebagai tindak pidana penghinaan yang merupakan tindak pidana materiil," jelasnya.

Misi ketiga adalah misi 'konsolidasi hukum pidana' karena sejak kemerdekaan perundang-undangan hukum pidana mengalami pertumbuhan yang pesat. Baik di dalam maupun di luar KUHP dengan pelbagai kekhasannya.

"Misi keempat yaitu misi adaptasi dan harmonisasi terhadap pelbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar serta norma," ujarnya.

(asp/van)