Anggota Komisi III Eva Sundari: Pasal Santet Rawan Kriminalisasi

Jakarta - Beberapa pasal di RUU KUHP yang diajukan pemerintah ke DPR menuai kontroversi. Salah satunya soal pasal santet. Anggota Komisi III menolak pasal ini dimasukkan dalam RUU KUHP.

"Pasal ini banyak mudharatnya dan memundurkan praktik hukum karena memfasilitasi irasionalitas," kata anggota Komisi III dari Fraksi PDIP, Eva Sundari, saat dihubungi, Kamis (21/3/2013).

Eva mengatakan pembuktian delik santet ini sulit dibuktikan. Khususnya pembuktian soal pelakunya.

"Secara teknis bukti formil mungkin bisa dipenuhi, ada paku, kawat dan lain-lain di perut. Tapi bagaimana materialnya? Terutama tentang pelaku, bahwa yang ngirim adalah X atau Y," ujarnya.

Dengan sulitnya pembuktian, maka Eva menilai pasal ini rawan digunakan untuk kriminalisasi. Oleh karenanya Eva menolak keberadaan pasal santet ini di KUHP.

"Rawan untuk kriminalisasi seseorang," tuturnya.

Pemerintah telah menyerahkan RUU KUHP ke DPR. Namun RUU tersebut belum sama sekali dibahas oleh Komisi III DPR. Beberapa pasal seperti pasal santet dan kumpul kebo menuai kontroversi.

(trq/ndr)