Ahok & 6 Aksi Bela Siswa Kurang Mampu

Jakarta - Dunia pendidikan menjadi fokus perhatian Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Demi rasa keadilan, Ahok ingin siswa-siswa kurang beruntung bisa mengenyam pendidikan yang layak, seperti 6 hal yang diperjuangkan Ahok ini:

Pendidikan gratis menjadi salah satu program andalan Jokowi-Ahok. Siswa-siswa kurang mampu diberi Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebagai bantuan untuk memenuhi kebutuhan siswa bersekolah. Sistem pendidikan haruslah berpihak pada siswa kurang mampu.

Besar nilai KJP untuk tingkat SD/SDLB/MI sebesar Rp 180.000 per siswa perbulan. Untuk SMP/SMPLB/MTs Rp 210.000 per siswa perbulan dan SMA/SMALB/MA/SMK Rp 240.000 per siswa per bulan. Dalam penerapan KJP, Ahok sangat tegas. Fasilitas itu akan dicabut bisa si siswa terbukti merokok dan memiliki BlackBerry.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ahok juga memperhatikan siswa-siswa kurang mampu yang bersekolah di sekolah swasta. Ia akan mengkaji wacana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Ia berpendapat alokasi BOP akan ditentukan berdasarkan kebutuhan sekolah.

Selain itu, Ahok bertekad sekolah-sekolah di Jakarta bisa setaraf dengan luar negeri. Ia akan menerapkan sistem semi rayonisasi sekolah dan memberi kuota 30 persen untuk anak-anak sekitar sekolah. Ahok juga siap membasmi pungutan-pungutan liar di sekolah.

Berikut Ahok dan 6 Aksi Bela Siswa Kurang Mampu:

1. BOP Dikaji

Ahok menyatakan bahwa sebagian besar dana BOP hanya dinikmati sekolah-sekolah negeri. Di sisi lain, sekolah-sekolah swasta yang membutuhkan bantuan justru hanya mendapat alokasi BOP sebesar 20 sampai 30 persen saja.

"Penghapusan BOP ya dikaji, berapa orang yang mampu di negeri ini? Kenapa (sekolah) negeri dibebaskan, sementara di swasta 90 persen (siswanya) tidak mampu misalnya," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2013).

Ahok menjelaskan, alokasi BOP akan ditentukan berdasarkan kebutuhan sekolah. "Bisa ada sekolah yang dapat penuh, bisa saja ada sekolah yang nol tidak dapat apa-apa. Untuk menentukan itu tergantung kebutuhan publik," jelasnya.

Selain evaluasi BOP, Pemprov DKI juga akan mengevaluasi penggunaan Kartu Jakarta Pintar seiring tahun ajaran baru pada Juli mendatang. Ahok menegaskan, alokasi BOP harus tepat sasaran.

2. Coret KJP untuk Siswa Perokok

Kartu Jakarta Pintar (KJP) diberikan untuk siswa tak mampu di DKI Jakarta. KJP akan mengevaluasi agar tak dimanfaatkan pihak yang tak bertanggung jawab. Jangan sampai KJP ini jatuh ke tangan siswa yang mampu, untuk beli rokok atau gadget.

"Mereka kan orang-orang yang memaksakan itu untuk dapatkan KJP. Sebetulnya nanti murid sekolah yang akan dievaluasi. Kalau ngerokok, ketahuan, kita cabut KJP. Kalau pakai BB Dakota kita cabut KJP-nya," tegas Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) ketika ditanya syarat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan membeludaknya pendaftar KJP di kawasan Jakarta Barat.

Hal itu disampaikan Ahok di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2013).

Semua orang dapat melaporkan penyalahgunaan KJP itu melalui berbagai saluran.

"Sesama teman lapor ke guru, kita buka di website, di sekolah-sekolah, di bank, semua orang bisa buat laporan," imbuhnya.

Pihaknya mengevaluasi KJP karena segera akan datang tahun ajaran baru pada Juli mendatang. Pemprov DKI akan mengevaluasi penggunaan KJP termasuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).

"Makanya kita mau bikin, nanti negeri pun harusnya bayar semua di-BOP. Yang tidak mampu lu kasih KJP untuk bayar. Baru adil kan. Ini kita lagi kaji. Karena yang negeri dibayar penuh BOP-nya, sementara sekolah swasta yang murah hanya 20-30 persen. Kasihan kan sekolah-sekolah swasta murah," tuturnya.

3. Sekolah Jakarta Mutu Luar Negeri

Ahok mengaku senang Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) dihapus oleh MK. Ahok berprinsip sekolah di DKI harus sama mutunya dengan yang ada di luar negeri.

"Prinsipnya tuh senang dengan keputusan MK, ada kesamaan mutu di setiap wilayah. Kita harus pikirkan (pendidikan di DKI), harus sama dengan di luar negeri," ujar Ahok di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (10/1/2013).

Mantan Bupati Belitung Timur ini menegaskan jangan karena embel-embel mahal agar dapat pendidikan bagus. "RSBI yang sudah ada dicopot, kita harus taat kepada MK dan pak gubernur juga suka," tambah Ahok.

Pemprov DKI Jakarta akan membangun sekolah Muhammad Husni Thamrin (SMU unggulan di Jakarta) di setiap wilayah. Bagi yang tidak mampu akan dibiayai Pemprov.

"Ada pemondokan sehingga orang-orang tidak mampu ditanggung semua, sehingga tempat tinggal hingga uang saku APBD kita ampu," ujar Ahok.

Sebelumnya, program RSBI ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional berdasarkan UU 20/2003 pasal 50 ayat 3. Pada Selasa (8/1/2013) program RSBI dibatalkan oleh MK.

4. Rayonisasi

Ahok membenahi sistem pendidikan yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. Ia akan menerapkan sistem semi rayonisasi sekolah dan memberi kuota 30 persen untuk anak-anak sekitar sekolah.

"Tahun ajaran baru (diterapkan), 30 persen kita kasih kuota untuk warga sekitar situ," kata Ahok usai menerima kunjungan anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN Wanda Hamidah di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (19/12/2012).

Ayah 3 anak ini tidak ingin anak-anak kelas ekonomi lemah 'diadu' saat penerimaan sekolah negeri.

"Sekolah negeri yang fasilitasnya bagus, yang didapati adalah orang yang punya gizi baik dan mampu bayar kursus. Tetapi yang tidak mampu sekolahnya di swasta kadang-kadang sekolah yang jauh dari rumah," ujar dia.

"Maka kita akan kasih kuota. Asal dia bisa lolos standar saja, maka anak ini bisa sekolah di negeri nah ini semi rayonisasi. Kalau yang kaya mau sekolah ke luar wilayah silakan saja keluar tetapi kalau untuk yang tidak mampu kita harus menyamakan mutu. Tiap wilayah itu mutunya akan sama," papar pria berkacamata ini.

5. Masuk Sekolah Jam 07.00 Teng

Ahok sedang mengkaji perubahan jam masuk sekolah menjadi jam 7 pagi lagi.

"Kita mengkaji, masuk akal juga, ada datanya nggak nih? Anak bisa stres? Nggak sarapan, anak saya juga nggak bisa sarapan nih pagi-pagi jam 6 kan, usulan tentang jam sudah banyak," ujar Ahok di Balaikota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (19/11/2012).

Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ) baru saja memberi paparan penelitiannya kepada Ahok. Hal ini terkait usulan pergeseran jam masuk sekolah dari pukul 06.30 WIB menjadi pukul 07.00 WIB.

"Siswa menjadi tidak sempat sarapan, ada 94,12 persen tidak sempat sarapan, semangat belajar kurang," kata salah satu perwakilan FMGJ, Guntur Ismail.

Kebijakan jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB berlaku mulai Januari 2009. Skenario perubahan jam masuk sekolah ini dinilai dapat mereduksi kemacetan sebesar 6-14 persen.

"Saya akan berbicara dengan Gubernur," tutup Ahok.

6. Basmi Pungutan Sekolah

Ahok menekankan tidak akan ada lagi pungutan yang tidak masuk akal di sekolah.

"Yang jelas tidak boleh ada pungutan-pungutan lagi yang tidak masuk akal," ujar Ahok di SMANU MH Thamrin, Jalan Bambu Wulung, Kelurahan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (14/11/2012).

Tidak hanya mengkritisi transparansi anggaran di SMANU MH Thamrin, Ahok menilai sekolah di Jakarta masih banyak bermasalah. Terutama sistem penilaian siswa.

"Sebetulnya seluruh sekolah di Jakarta ada masalah, karena ketika NEM (saat ini UAN) menjadi patokan tertinggi dan ini tidak boleh dibiarkan," tambahnya.

Sebelumnya, Ahok mengadakan pertemuan tertutup satu jam dengan sekitar 20 siswa SMANU MH Thamrin terkait keluhan siswa.

"Tadi kita sudah diskusi dengan anak-anak tentang keluhan siswa-siswi di sini. Mohon maaf pada kawan-kawan media ini tidak enak kalau dipublikasikan," ujarnya.