.webp)
"Menteri BUMN ini mitra Komisi VI terkait korporasi, merjer dan akusisi
di Komisi IV, bukan di Kom IX. Komisi IX itu terkait buruhnya. Ini
sebaiknya rapat gabungan antara Komisi VI dan Komisi IX," kata Ketua DPR Marzuki Alie.
Hal ini disampaikan Marzuki saat menerima buruh-buruh BUMN dan pimpinan Komisi IX di ruangan kerjanya di lantai 3 Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/3/2013.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi nanti yang mengundang itu kelembagaan. Kalau yang bersangkutan tidak menghormati aturan, pasti ada penyelesaian secara lembaga. Jadi tidak perlu dipersoalkan apa
yang jadi kewenangan DPR, itu tidak perlu diragukan. DPR itu tidak mau dilecehkan," katanya.
"Jangan khawatir, pimpinan DPR sudah tandatangani, tinggal koordinasi dengan komisi terkait," lanjutnya.
Pimpinan Komisi IX dan pekerja BUMN mempermasalahkan sikap Dahlan Iskan yang dianggap tidak aware terhadap nasib buruh BUMN. Pimpinan Komisi IX mengajak para buruh menemui pimpinan DPR untuk menyelesaikan persoalan.
"Komisi IX sudah merasa buntung ini. Kita juga tahu tatib DPR, soal rapat gabungan itu tidak mudah. Seperti saya ingin undang menteri keuangan, tidak mudah. Saya heran, ketika komisi IX minta mitra kerja komisi lain, selalu saja ada alasan," protes Ribka.
Ribka mengaku sudah sering mengundang Dahlan Iskan namun tak dipenuhi. "Di sini ada bukti, 18 Februari, 27 Februari, 5 Maret, tiga kali nggak datang saya buat surat ke pimpinan tanggal 7 Maret untuk memanggil paksa tanggal 20 Maret hari ini," keluh Ribka.
Komisi IX pun telah berupaya ke rumah Dahlan Iskan. "Tadi saya sudah ke rumahnya pagi-pagi untuk buat cegat Dahlan iskan, tapi lolos juga. Kita sumpek makanya kita ngadu ke Ketua DPR," tandasnya.
Dalam pertemuan ini hadir juga perwakilan serikat buruh BUMN, Asosiati Pekerja Indonesia, dan perwakilan sejumlah buruh BUMN seperti PT Askes.
(van/ndr)
