KJP Datang, BOP Dikaji Ulang, Sekolah Gratis di DKI akan Dihapus?

Jakarta - Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudhi Mulyanto segera bertemu Wakil Gubernur Basuki T Purnama. Pertemuan Taufik dengan Ahok, sapaan Basuki, akan mengkaji kelanjutan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) di tengah program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Apakah nantinya KJP akan menggantikan BOP dan sekolah gratis akan dihapus?

"Setahu saya itu bukan diganti, tetap dua-duanya ada (baik BOP maupun KJP)," kata Taufik saat berbincang dengan detikcom, Rabu (20/3/2013).

Selama ini, BOP menyangga biaya siswa dalam program wajib belajar 12 tahun di Jakarta. Usai KJP dicanangkan Pemprov DKI, uang saku siswa ikut terakomodasi.

Rencananya, keduanya akan disinergikan. Taufik menolak menyatakan akan ada penghapusan BOP pada waktu-waktu mendatang.

Meski demikian, Taufik mengakui Ahok telah menginstruksikan Dinas Pendidikan DKI agar mengkaji ulang keberadaan BOP usai KJP diujicobakan. Saat ini Dinas Pendidikan telah selesai menelaah BOP. Hasil telaah itu akan disampaikan paling lambat Kamis (21/3) besok.

"Saya diminta menelaah oleh Pak Wagub, tiga minggu yang lalu. Hasil telaah akan kami laporkan ke Pak Wagub. Paling lambat lusa," ujar Taufik.

Taufik masih belum bersedia mengungkapkan hasil telaah tersebut. "Saya belum bisa menyampaikan. Nanti punya keterkaitan dengan berbagai SKPD. Bagaimana sinerginya, itu yang kami rumuskan," ucap Taufik.

Ahok sendiri sempat mengungkapkan tentang masa depan BOP di Jakarta. "Penghapusan BOP ya dikaji, berapa orang yang mampu di negeri ini? Kenapa (sekolah) negeri dibebaskan, sementara di swasta 90 persen (siswanya) tidak mampu misalnya," kata Basuki di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2013).

Ahok menjelaskan, alokasi BOP akan ditentukan berdasarkan kebutuhan sekolah. "Bisa ada sekolah yang dapat penuh, bisa saja ada sekolah yang nol tidak dapat apa-apa. Untuk menentukan itu tergantung kebutuhan publik," jelasnya.

Selain evaluasi BOP, Pemprov DKI juga akan mengevaluasi penggunaan Kartu Jakarta Pintar seiring tahun ajaran baru pada Juli mendatang. Ahok menegaskan, alokasi BOP harus tepat sasaran.

"Ini kita lagi kaji. Karena yang negeri dibayar penuh BOP-nya, sementara sekolah swasta yang murah hanya 20-30 persen. Kasihan kan sekolah-sekolah swasta murah," tuturnya Senin (18/3), kemarin.

(tor/nwk)