.webp)
Suami Veronika Tan ini menargetkan akan membeli vila, tanah hingga saham perusahaan sebagai siasat mengatasi segudang masalah pelik di Jakarta seperti banjir, penataan PKL, pengangguran, dan penghijauan.
Ahok menggandeng Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan swasta yang ingin membantu mewujudkan target-target pembangunan yang dikebutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. Vila di Puncak
|
|
"Kami mau manfaatkan CSR properti untuk beli tanah di Puncak, kalau mereka mau bantu. Kami minta mereka beli vila-vila di hulu, udah beli vila, mereka serahkan kepada kami, kami bongkar," tegas Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin (4/3/2013).
Ia akan mengubah kawasan di hulu sungai itu jadi area penghijauan. Dam-dam kecil juga akan dibuat.
"Mungkin orang Jakarta yang mau bercocok tanam ya kami kirim ke sana, baginya 80-20," tegasnya.
Bagaimana dengan para pejabat yang tinggal di sana? Ahok tak mau pusing. Dia memastikan, bila vila itu sudah dibeli, maka hak ada sepenuhnya di tangan pemilik.
Meski begitu, rencana ini belum bisa segera direalisasikan. Masih ada proyek lain yang sudah terlebih dulu dibahas bersama para pengusaha.
"Sekarang sedang isi rusun, nanti kami mau cat Jakarta. Pak Gubernur ingin jembatan-jembatan yang jelek dicat," kata Ahok.
2. Kuasai Saham KBT
|
|
Untuk meningkatkan posisi tawar di BUMN kawasan industri tersebut, Pemprov akan membeli saham lebih banyak dari saat ini.
"Makanya tadi pagi kita nyatakan kepada BUMN, kita mau menguasai 49% sahamnya. Kalau lebih dari itu bisa jadi BUMD soalnya, kami sih maunya 70%," kata Wagub Basuki T Purnama (Ahok) di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (31/1/2013).
Saat ini Pemprov DKI baru menguasai 20% lebih saham di PT KBN. Rencana untuk membeli saham hingga 49% tersebut telah disetujui oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan.
"Pak Menteri BUMN secara lisan sudah oke. Dengan demikian (kalau saham sudah ditingkatkan), kalau direksinya nggak mau nurut maka kita bisa ganti direksinya," ujar Ahok.
Ahok akan segera mengadakan rapat dengan PT KBN (Persero) untuk membicarakan rencana mempekerjakan masyarakat kumuh sekitarnya. KBN diminta memprioritaskan warga sekitar daripada masyarakat luar Jakarta.
"Tentu direksi akan lebih senang menerima orang bekerja yang tinggal di Rusun Marunda. Karena kalau dia tidak menepati perusahaan, kami jamin kami akan usir mereka. Jangan dibalik, bangun kawasan industri pelabuhan yang datang orang-orang luar yang sewa kos. Sementara masyarakat sekitar tetap bangun rumah kumuh. Pak Gubernur (Jokowi) usahakan orang Jakarta yang belum punya kerjaan bisa dapat kerja," tutur Ahok.
Direktur Utama KBN Sattar Tabba mengatakan, saat ini Pemprov DKI sudah mempunyai 26,8% saham di KBN dan berniat menambahnya sampai 49%.
"Sudah sering mereka (Pemprov DKI) datang. Saya baru menjabat kurang lebih 2 bulan sudah ada 10 kali pertemuan dengan Pemda DKI. Mereka serius dan mengatakan KBN ini prospek yang bagus," tutur Sattar saat berbincang dengan detikFinance di Kantor Pusat KBN Cakung Jakarta Timur, Selasa (5/2/2013).
Dikatakan Sattar, Pemprov DKI memang ingin menjadi pemegang mayoritas saham di KBN sehingga bisa mengendalikan keputusan. Namun Sattar menegaskan harus ada prosedur yang dilalui Pemprov DKI Jakarta sebelum menambah kepemilikan saham di KBN.
"Mengenai itu, kita lakukan penilaian atas nilai saham KBN yang dilakukan oleh konsultan PWC. Setelah itu mungkin kita serahkan ke Kementerian dan kita bicara lebih lanjut," tegasnya.
Sattar tidak terlalu keberatan dengan niat Pemprov DKI Jakarta. Ia hanya melihat ini seperti investor yang ingin berinvestasi di KBN.
"Sangat bagus karena ini tahap pengembangan untuk berkembangnya KBN. Dan ini sebagai andil investasi yang akan dilakukan mereka (Pemprov DKI)," cetusnya.
3. Eskavator & Alat Sedot
|
|
"Lagi dikerjain Dinas Kebersihan (sampah pasca banjir). Semua dikerjakan termasuk pengerukan sampah. Jadi khusus pendalaman kali, kita maunya taruh alat-alat seperti escavator di sekitar kali juga akan taruh alat-alat vacuum di gang-gang yang sempit, termasuk gang-gang kecil. Jadi begitu kemarau akan kita lakukan," kata Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Hal ini disampaikan Ahok usai menghadiri rapat pimpinan dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (4/2/2013).
Menurut dia, alat-alat tersebut akan dibagikan di kelurahan dan sub dinas. Pengadaan barang sedang disiapkan.
"PU hampir nggak punya anggaran untuk membeli barang-barang kayak gitu, belum perlu. Jangan gunakan tender 1 paket, kita bisa gunakan ada Keppres digunakan atas merek yang sama kita langsung beli asal bisa 10 persen lebih murah, dan tidak bayar pajak," kata Ahok.
4. Lahan untuk PKL
|
|
"Kita disuruh mencari tanah-tanah yang tentunya berdekatan dengan lokasi-lokasi pedagang kaki lima yg tidak pada tempatnya. Misalkan di pinggir jalan tuh kita harus cari tanah di sekitar situ, kalau ada yang dijual ya kita beli," ujar Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan DKI, Ratnaningsih setelah bertemu dengan Ahok di Balaikota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (8/11/2012).
Anggaran untuk membeli tanah menurutnya sudah ada. Saat ini sedang dihitung-hitung agar efisien penerapannya.
"Anggaran sudah disiapkan, tapi belum tahu berapa anggaran yang bisa dioptimalkan. Pokoknya seefisien mungkin, ini sedang dihitung efesiensinya benar nggak ukuran-ukurannya," tambahnya.
Dari awal menurutnya, lebih baik dipakai untuk beli tanah. Tujuannya adalah untuk menempatkan para PKL.
"Nanti semua PKL kita kasih nomor," pungkasnya.
Halaman 2 dari 5
