Siswa SMU 10 Pekanbaru Mogok

Pekanbaru - Sekitar 200 siswa SMU 10 Pekanbaru melakukan aksi demo ke DPRD Pekanbaru dan kantor Walikota Pekanbaru. Akibatnya, aktivitas belajar mengajar di sekolah itu lumpuh.Suasana SMU 10 di Jl Bukit Barisan Pekanbaru, tampak lengang. Sebagian besar siswanya sejak jam pelajaran dimulai enggan masuk ruangan. Mereka memilih duduk di halaman atau di emperan kelas masing-masing. Padahal guru-guru mereka sudah membujuknya agar mereka mau masuk kelas untuk mengikuti sejumlah mata pelajaran. Tapi, bujukan para guru itu tidak mereka gubris. Para siswa ini merajuk karena tuntutan mereka untuk melengserkan Kepala Sekolah Hj Yusmaniar belum dikabulkan Walikota Pekanbaru, Herman Abdullah. "Kami mogok belajar karena kepala sekolah kami belum diganti," ujar Husein, siswa kelas II kepada detikcom, Selesa (5/10/2004) di SMU 10 di Pekanbaru.Dari 1.200 siswa di sekolah itu, hanya sebagian kecil yang tetap mengikuti jam pelajaran. Paling banter, satu kelas tak lebih dari 10 siswa yang mau belajar. Malah ada satu kelas yang hanya diikuti 3 siswa. Sebagian di antara mereka tampak duduk di kantin saling bercerita soal aksi mogok yang mereka lakukan. Lainnya ada yang duduk mejeng di depan sekolah mereka. Sedangkan 200 siswa lagi melakukan gerakan demo ke DPRD Pekanbaru dan Walikota Pekanbaru.Aksi mogok belajar ini merupakan imbas dari sebulan yang lalu. Waktu itu mereka sudah menuntut kepala sekolah untuk dipindahkan. Karena tidak dikabulkan Pemerintah Kota Pekanbaru, mereka mogok belajar. Aktivitas sekolah ini sudah lumpuh sejak Senin kemarin. Selepas upacara bendera, siswa bukannya masuk kelas, tapi hanya bermain di halaman.Lantas apakah yang sebenarnya terjadi di sekolah itu sehingga para siswa merajuk? Menurut Salmah, salah seorang siwa yang melakukan demo di halaman Kantor Walikota Pekanbaru, Jl Sudirman, mereka merasa keberatan atas kebijakan kepala sekolahnya. Menurutnya, kepala sekolah telah menaikkan uang SPP mereka dari Rp 13 ribu menjadi Rp 28 ribu per bulan.Belum lagi para siswa juga dipungut uang parkir kendaraan roda dua Rp 60 ribu per tahun. Untuk kendaraan roda empat, diwajibkan membayar Rp 100 ribu pertahun. Iruran OSIS yang dipungut Rp 1.000 per bulan juga tidak pernah dipegang ketua OSIS mereka. Uang itu semunya di tangan kepala sekolah."Uang OSIS kami dijadikan modal untuk membuat kantin di sekolah. Selanjutnya kantin itu disewakan dengan harga Rp 2 juta per tahun. Uangnya semua untuk kepala sekolah. Kami yang ikut demo ini juga diancam guru untuk tidak mendapat nilai yang baik," kata siswa.Wakil Humas SMU 10, Damri, mengatakan, pihaknya sudah berupaya untuk membujuk siswa agar melaksanakan proses belajar mengajar. Namun, upaya mereka sejak kemarin gagal.Damri juga membantah bila sejumlah guru melakukan intimidasi kepada siswa yang ikut demo. "Tidak benar kami mengancam siswa yang demo dengan nilai yang rendah. Kami justru mengajak mereka untuk tetap belajar. Artinya, soal tuntutan mereka kita serahkan ke Pemerintah Kota Pekanbaru," kata Damri yang ditemui detikcom di Kantor Walikota. (nrl/)