Perlu Dibentuk Tim Khusus Usut Skandal Seks KJRI New York
Selasa, 05 Okt 2004 15:00 WIB
Jakarta - Berita isu skandal seks antara Faridah Abdullah dengan sejumlah tokoh masyarakat RI di New York, termasuk staf KJRI New York, makin menyebar. Untuk memperbaiki citra Indonesia, sebaiknya perlu dikirim tim khusus ke New York untuk meneliti hal itu. Usulan ini disampaikan oleh anggota DPR dari Fraksi PAN Afni Ahmad saat berbincang-bincang dengan detikcom, Selasa (5/10/2004). Afni mengetahui isu skandal seks ini lebih awal, karena sebelumnya Afni pernah menyaksikan Faridah Abdullah yang mengaku sebagai korban dengan KBRI Watch di Washington, September 2004 lalu. Afni mengaku memang menyaksikan pertemuan KBRI Watch - yang merupakan lembaga pemantau KBRI yang beranggotakan sejumlah masyarakat Indonesia - dengan Faridah. Pertemuan itu berlangsung pada suatu hari Jumat di bulan September. Afni mengaku tidak ingat tanggalnya. Menurut Afni, sebenarnya dirinya ke Washington dalam rangka kunjungan ke Kongres AS atas sponsor NDI. Saat itu, ada sejumlah anggota DPR yang diajak ke sana untuk bertemu Kongres AS. "Di sela-sela itu, saya mampir di KBRI. Setelah salat Jumat, saya diajak oleh WNI untuk bertemu teman-teman dari Indonesia. Saya oke-oke saja dan mendatangi pertemuan itu di sebuah kafe kecil di pinggir jalan," ungkap Afni. Afni tidak lama bertemu mereka. Hanya sekitar 10 menit. Dalam pertemuan itu, kata Afni, KBRI Watch mengadukan kasus yang dialami oleh Faridah. Afni mendapatkan cerita bahwa Faridah ini menjadi korban seks oleh sejumlah orang di New York berulang-ulang. "Karena waktu saya sempit, saya saat itu tidak memberikan respons apa-apa. Saya hanya mendengar apa yang mereka katakan. Setelah itu, saya minta mereka menuliskan kronologi bagaimana cerita sebenarnya, agar bisa kita tindak lanjuti di Indonesia," kata Afni. Saat bertemu, Afni melihat Faridah saat itu tampak tidak shock dan segar-segar saja. Namun, setelah kembali ke Indonesia, Afni mengaku tidak mendapat informasi detil mengenai hal ini. "Sampai sekarang, tidak ada kabar. Ya sudah," kata dia.Afni sendiri tidak mengetahui apakah cerita skandal seks itu benar sesuai fakta atau rekayasa. Karena bisa saja, kasus ini merupakan persaingan antara pejabat di KJRI. "Kalau memang itu terjadi, berulang-ulang, bagaimana ya? Siapa yang dirugikan di sana. Kalau memang ada yang menjadi korban, lha kok katanya ada transaksi segala," ungkapnya. Menurut Afni, dirinya sempat bertemu dengan seorang anggota KBRI Watch sehari setelah pertemuan itu terjadi. "Saya tanya dia mengenai masalah itu. Ternyata dia juga tidak mengerti. Kalau mereka tidak mengerti, kan jadi sulit untuk menelusurinya," ujarnya. Terhadap kasus ini, Afni melihat, untuk membawa ke masalah hukum, sulit, karena kemungkinan kesulitan bukti. "Paling-paling yang bisa disorot dalam hal ini adalah sisi moralitas pejabat kita. Tapi, kita belum tahu benar atau salah kasus ini, karena perlu proses pembuktian yang panjang," jelasnya. Karena itu, menurut Afni, pemerintah perlu membentuk tim khusus untuk menelusuri hal ini. Sebab, bila kasus ini dibiarkan saja, maka akan memalukan citra KBRI. "Tim yang dibentuk harus objektif," kata Afni. Bila hasil dari tim itu benar, maka orang-orang yang terlibat diberi sanksi. "Tapi kalau tidak benar, orang-orang yang mengangkat isu ini harus dihukum, karena telah membeberkan fitnah," ungkapnya.
(asy/)











































