Mahasiswa Yogya Demo Tuntut Gaji Prajurit Dinaikkan

Yogyakarta - Dalam rangka memperingati Hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke-59, ratusan mahasiswa Yogyakarta dari berbagai elemen, menggelar aksi demo, Selasa (5/10/2004). Mereka menuntut agar gaji prajurit dinaikkan dan menolak rezim militerisme.Aksi pertama dilakukan oleh mahasiswa dari Neo HMI Community dengan melakukan long march menyusuri sepanjang Jl. Malioboro hingga perempatan Kantor Pos Besar Yogyakarta di Jl. Senopati. Sedangkan aksi kedua digelar oleh Forum Solidaritas Mahasiswa untuk demokrasi (FORSMAD) Yogyakarta. Aksi ini digelar di perempatan Gondomanan di Jl Brigjen Katamso, sekitar 300 meter dari aksi Neo HMI.Beberapa poster yang dibawa, antara lain bertuliskan 'Naikkan gaji bintara dan tamtama, cabut Dwifungsi TNI, bubarkan Kodam, Korem, Kodim, Koramil dan Babinsa. Tinjau kembali UU TNI dan hentikan tindakan militerisme terhadap sipil dan hentikan tuduhan terorisme kepad umat Islam dll."Arief, salah seorang peserta aksi dalam orasinya menyatakan saat ini gaji para prajurit masih rendah. Kesejahteraan mereka sangat jauh bila dibandingkan dengan perwira. "Gaji anggota TNI yang harus dinaikkan itu adalah gaji prajurit berpangkat tamtama dan bintara, bukan perwira ke atas," kata dia.Dia juga mengingatkan terpilihnya presiden dari militer, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pilpres putaran kedua selain membawa angin segar bagi kalangan militer, tetapi sebaliknya memunculkan kegelisahan masyarakat sipil akan kembalinya kalangan militer untuk mendukung penguasa."Contoh kongkretnya adalah akan dibentuknya Dewan Keamanan Nasional (DKN) sebagai salah satu program rencana 100 hari presiden terpilih. Dan itu yang harus kita tolak," katanya.DKN, menurut mereka, dikhawatirkan akan mempunyai tugas sebagai pelaksana aturan yang memperbolehkan aparat keamanan dan intelijen untuk menangkap orang-orang yang dicurigai mengganggu keamanan nasional. Dengan kata lain, DKN dibentuk sebagai alat penguasa untuk mematikan orang-orang/kelompok yang menentang pemerintah dan melegalkan tindakan militer terhadap sipil.Dalam berbagai orasinya mereka menuntut dan menolak rezim militerisme dan segera dihentikan kekerasan terhadap sipil yang dilakukan TNI. Selanjutnya meminta kepada DPR untuk meninjau kembali UU TNI yang telah disahkan dan hentikan rancangan DKN yang akan dibentuk oleh presiden terpilih SBY. Meski sempat dibayangi isu akan ada aksi tandingan dari kelompok lain kedua aksi anti militerisme tersebut berjalan aman. Beberapa petugas aparat kepolisian hanya berjaga-jaga agar lalu lintas berjalan lancar. (asy/)