"Terhadap penyerangan yang terjadi, Mabes TNI harus memberi hukuman seberat-beratnya kepada anggota yang melakukan tindak kekerasan. Tapi dalam beberapa hal Polri juga harus introspeksi," kata wakil ketua DPR Pramono Anung di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (8/3/2013).
Menurutnya, beberapa kasus yang menimpa Polri terutama kasus korupsi pejabat Polri, menjadi sorotan publik dan itu salah satu catatan agar Polri introspeksi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, selain hal itu, Pram melihat masalah lain yang menjadi penyebab bisa jadi karena ada ketimpangan antara TNI dan Polri, terutama di daerah.
"Kita negara demokrasi, saya melihat dalam konteks besar TNI sudah menata diri dengan baik, tapi proses kecemburuan itu ada dan gesekan di lapangan itu biasanya dari hal kecil," ucapnya.
"Kalau kita lihat di daerah memang ada ketimpangan seperti komandan Kodim dan Kapolres sekarang ketimpangan itu terasa, sehingga harus ada penghargaan yang sama," lanjut Pram.
Sementara saat ditanya apakah bedanya besar anggaran turut menjadi pemicu, Pram menilai dari sisi anggaran sama saja.
"Anggaran TNI juga besar, persoalannya bukan pada anggaran tapi perilaku tindak tanduk dan proses penyelesaian di masyrakat yang kadang menjadi pemicu," jawab Pram.
(iqb/nrl)