Ahok ke Dokter IDI: Mari Bantu KJS Tahun Ini Saja

Jakarta - Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) sudah diterapkan sejak November 2013. Program ini dianggap sebagai pilot project program SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) yang akan diberlakukan BPJN (Badan Pengelenggara Jaminan Nasional) di bulan Januari 2014.

Agar berhasil, Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama meminta dukungan para dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam pelaksanaanya.

“Mari kita bantu KJS satu tahun ini saja. Sebelum BPJS dilaksanakan secara penuh. Karena (KJS) ini sudah terlambat karena APBD kami terlambat,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta saat menjadi pembicara dalam acara Sarasehan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) di kantor PB IDI jl Sam Ratulangi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2013)

Acara ini bertema SJSN: Anugerah ataukah Musibah terhadap Mutu Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat. (lesson learned pelaksanaan program Kartu Jakarta Sehat ). Dalam acara ini, pria yang akrab disapa Ahok ini memaparkan program kartu Jakarta Sehat (KJS) yang sedang dijalankan pemprov DKI Jakarta.

“Kalau sistem ini berjalan, kita akan mendidik rakyat tentang pentingnya asuransi. Begitu mereka (masyarkat) top up Rp. 50.000 dia bisa masuk kelas 2 atau kelas 1. Dokter yang di rumah sakit akan dibayar dengan baik,” tambahnya.

Ia menerangkan beberapa hal yang turut dijalankan seiring dengan berjalannya program ini. Seperti penambahan upah dokter puskesmas melalui TKD (tunjangan kerja daerah) serta adapemberian insentif kepada dokter yang menangani kasus diagnosa penyakit-penyakit nasional.

“Mari kita kerja sama mewujudkan program ini, agar dokter-dokter mampu kita bayar dengan mahal untuk (rawat inap) di VIP,kelas 1 dan kelas 2,”

Namun ia meminta agar ada pertimbangan khusus dengan pasien yang berada di kelas 3. Dia meminta agar seluruh unsur dapat duduk bersama membicarakan jalan keluar yang baik.

Politikus Gerindra ini menganggap KJS dapat menjadi tolak ukur pelaksanaan SJSN tahun berikutnya. Dia berharap ke depan, tidak ada lagi penumpukan pasien di rumah sakit lagi karena masyarakat memiliki dokter-dokter keluarga yang membantu mereka.

“Tugas kami adalah menjadikan Jakarta sebagai contoh SJSN kesehatan oleh PT. Askes. Lebih kurang di mana. Kalau Jakarta bisa beres, daerah lain bisa beres,” tegasnya.

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta melalui program KJS melakukan uji pelaksanaan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Jakata dengan premi Rp. 23.000/orang/bulan bekerjasama dengan PT. Askes. Pola pembiayaan pelayanankesehatan yang didukung 297 puskesmas kelurahan, 44 puskesmas kecamatan, 132 rumah sakit milik pemerintah maupun swasta.

(mad/mad)