Hakim Diminta Kurangi Komentar Politik, Ini Respons MK

Jakarta - Di sela uji kepatutan dan kelayakan calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK), ada saran yang Komisi III DPR sisipkan. Yaitu agar pada hakim MK, terutama Ketua MK, tidak terlalu banyak berkomentar soal politik kecuali menjelaskan duduk perkara putusan sebuah perkara gugatan konstitusi yang mereka tangani.

Bagaimana tanggapan para hakim aktif MK terhadap pesan tersebut?

"Sebaiknya tidak (bicara politik) ya, tapi di dalam UU tidak ada larangannya. Tapi dalam etika hakim, ada larangan untuk melakukan kritikan terhadap putusan yang berhubungan dengan yang ditangani," kata hakim MK, Akil Mochtar, selaku Jubir MK.

Hal itu disampaikannya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2013). Akil datang untuk ditanyai soal masa jabatannya yang akan segera berakhir.

Akil mengatakan MK selama ini memang dekat berhubungan dengan UU yang merupakan produk lembaga politik, dalam hal ini DPR dan pemerintah. Maka dengan sendirinya seorang hakim MK akan cukup sering memberikan pernyataan yang berkaitan dengan masalah politik.

"Kita kan menguji UU, sengketa hasil pilkada, pembubaran parpol. Jadi memang kondisinya memaksa juga untuk bicara politik. Bicara untuk menjelaskan," papar Akil.

Sedangkan mengenai masa jabatannya yang akan segera berakhir, Akil masih enggan berkomentar. Dia akan menunggu hasil pertemuannya dengan Komisi III.

"Lihat nanti setelah pertemuan," tuturnya.

(tor/lh)