"Ini tidak etis, karena dia berbicara sebagai presiden. Berharap bebas dari dakwaan dapat diterjemahkan SBY ingin Anas bebas. Sebagai presiden jelas tidak etis dan tidak bijaksana," jelas aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho saat berbincang, Minggu (3/3/2013).
Harusnya, SBY tidak berkomentar soal kasus yang melibatkan Anas karena rawan potensi konflik kepentingan. "Alangkah baiknya kalau SBY agar fokus mengurus rakyat bukan mengurus pengurus partainya," jelas Emerson.
Hal senada disampaikan pengamat hukum Universitas Andalas Feri Amsari. Menurut dia, dengan ucapan yang seolah membela Anas itu, bisa muncul tudingan jangan-jangan SBY sedang melakukan transaksi ke Anas.
"Anas sudah menegaskan bahwa penjatuhannya dari Ketum PD merupakan politik yang sadis. Jadi mungkin saja itu untuk menghindari pernyataan Anas yang menyebut bahwa kasusnya adalah halaman pertama dalam perkara ini," imbuhnya.
"Bagi saya ini malah bagus jika data-data terbongkar, sehingga KPK tak susah-susah untuk mengembangkan kasus," jelas Feri.
Anas sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemberian hadiah terkait proyek Hambalang. Anas sudah berhenti sebagai Ketum PD. KPK juga sudah memastikan bahwa kasus Anas sudah ada bukti yang kuat.
"Ada dua alat bukti bahkan lebih," jelas juru bicara KPK Johan Budi.
(ndr/rmd)
