Hamzah Haz: PPP Nonaktif dari Koalisi Kebangsaan

Jakarta - Bukan hanya pejabat yang bisa nonaktif, keanggotaan dalam koalisi pun bisa. Paling tidak, begitulah Ketua umum PPP Hamzah Haz menjelaskan posisi partainya dalam Koalisi Kebangsaan terkait dengan pemilihan Ketua MPR. "PPP nonaktif (dari Koalisi Kebangsaan) dan tentu saja akan menerima segala konsekuensi yang dijatuhkan pada kami," kata politisi yang juga Wakil Presiden RI ini kepada wartawan di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (4/10/2004).Meski demikian, menurut Hamzah, PPP belum resmi keluar dari Koalisi Kebangsaan. "Kita akan melihat perkembangan dan efektifitasnya. Kita yang kemarin PPP membantu Koalisi Kebangsaan dalam rangka memenangkan Mega-Hasyim. Dan ternyata tidak berhasil dan belum berhasil."Hamzah kemudian menceritakan kembali bagaimana sebelumnya PPP menghendaki agar DPR sebagai lembaga penyeimbang menjadikan Mega-Hasyim, yang kalah dalam pemilu presiden putaran kedua, sebagai simbol dengan menempatkan tokoh PDIP sebagai ketuanya. Tapi Golkar bersikeras menguasai kembali jabatan Ketua DPR. "PPP minta yang menjadi ketuanya adalah PDIP, dengan demikian akan jelas kemana arahnya. Tetapi Golkar sangat ngotot, tidak mau. Maka kita terpaksa tidak sejalan lagi dengan Golkar," urai Hamzah. PPP, lanjut Hamzah, kemudian kita mencari kelompok baru dalam pemilihan Ketua DPR, yakni PAN, PKS, dan Partai Demokrat. "Setelah itu berjalan kemudian Golkar, khususnya Akbar Tandjung, mencari koalisi baru dengan PKB. Dan tentu kita tidak akan masuk dalam kesepakatan itu," tegas Hamzah.Jadi, sikap PPP dalam pemilihan pimpinan MPR? "Kita sudah satu paket. Jadi dalam pemilihan Ketua MPR, PPP berkoalisi dengan PAN, PKS, PD. Bagi PPP ini bukan soal menang kalah tapi bagian dari kesepakatan," demikian Hamzah Haz. (gtp/)