DPD Tolak Usulan Pencalonan Pimpinan MPR Sistem Paket

Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menolak usul mekanisme pencalonan pimpinan MPR melalui sistem paket. Hal ini dilakukan untuk menghindari perpecahan di tubuh DPD."Jangan libatkan DPD dalam pembentukan paket tertentu karena DPD adalah lembaga netral dan independen," ujar wakil ketua DPD Laode Ida dalam rapat PAH MPR di ruang GBHN Nusantara V, gedung DPR/MPR, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Senin (4/10/2004).Sebelumnya, 6 fraksi di DPR yakni FPDIP, FPKS, FPAN, FPKB, FPPP dan FBPD menyatakan setuju mekanisme paket tersebut. Usul tersebut dilontarkan oleh anggota FPDIP Pataniari Siahaan. "Kami mengusulkan agar calon pimpinan majelis diusulkan oleh fraksi atau kelompok dalam satu paket," kata Pataniari dalam rapat tersebut.Ia menambahkan, pengajuan sistem paket ini penting dilakukan agar tidak terjadi konflik di dalam tubuh pimpinan MPR. "Ini bertujuan supaya tidak ada konflik interes dari ketua dan wakilnya sehingga bisa bersinergi satu sama lain. Dan ini penting karena peran pimpinan seperti speaker," tukasnya.Menanggapi usul tersebut, Laode Ida menegaskan, ide tersebut bisa menyebabkan keretakan di dalam DPD. "Seandainya ada anggota DPD yang masuk ke paket FPDIP lalu yang lain dengan partai lain berarti itu memaksa DPD untuk retak.""Kalau dijebak dalam suatu paket ini akan menggiring DPD ke kepentingan politik tertentu dan ini bahaya untuk ke depannya," papar Laode Ida.Pernyataan Ida ini memancing emosi anggota DPR yang hadir dalam rapat. Anggota FPAN Patrialis Akbar menilai, ungkapan tersebut tidak layak dinyatakan dalam forum rapat. "Kita sudah sepakat dalam rapat ini tidak ada ungkapan yang mendiskreditkan siapapun termasuk fraksi-fraksi.""Penjelasan itu tidak layak karena seolah-olah menuduh fraksi punya kepentingan tertentu. Saya terpukul dengan penjelasan itu," kata Patrialis dengan nada tinggi.Akhirnya rapat diskors hingga pukul 14.00 WIB. Dan rapat dijadwalkan berlangsung kembali pada pukul 14.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB. (ton/)