Pelantikan Pimpinan DPRD DKI dan Perebutan Pimpinan Komisi
Senin, 04 Okt 2004 08:16 WIB
Jakarta -
Pimpinan DPRD DKI Jakarta dilantik hari ini oleh Mendagri Hari Sabarno. Usai pelantikan, diperkirakan bakal terjadi perebutan posisi pimpinan komisi.Pelantikan berlangsung di Kantor DPRD DKI Jakarta jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat, Senin (4/10/2004).Berdasarkan SK Mendagri nomor 161.31-679/2004 tertanggal 30 September 2004 tentang Pengangkatan Pimpinan DPRD DKI Jakarta, diputuskan HM Ade Surapriatna (FPG) resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2004-2009, dengan tiga wakilnya yakni H Ahmad Heryawan (FPKS), Ilal Ferhard (FPD), dan Maringan Pangaribuan (FPDIP).Nuansa perebutan ketua komisi terasa setelah FPKS gagal merebut kursi ketua DPRD DKI. Ada 5 komisi dalam DPRD DKI, yakni Komisi A Bidang Pemerintahan, Komisi B Bidang Perekonomian, Komisi C Bidang Keuangan, Komisi D Bidang Pembangunan, dan Komisi E Bidang Kesejahteraan Masyarakat.FPKS menginginkan posisi ketua Komisi E dan pimpinan di empat komisi. Hal ini membuat FPG tersengat. FPG mengancam akan melakukan voting dalam pemilihan pimpinan komisi. Namun FPG tetap mengupayakan pemilihan secara musyawarah.FPG mengaku menginginkan satu kursi pimpinan komisi, tapi bukan ketua. Sebab FPG sudah menduduki posisi ketua DPRD DKI. Namun FPG belum memastikan hendak menjadi pimpinan komisi apa.Sedangkan FPKS mengaku optimis akan menyabet posisi ketua Komisi E. FPKS tetap akan menggandeng FPD dan FPAN yang diklaim telah sepakat memberikan dukungan dan suaranya ke FPKS dalam pemilihan ketua Komisi E. Jika gagal, FPKS siap menjadi oposisi.FPAN membantah akan memberikan dukungan dan suaranya ke FPKS dalam pemilihan ketua Komisi E. Namun diungkapkan kalau posisi ketua Komisi E diperebutkan FPKS dan FPPP.FPAN menginginkan dua pimpinan komisi, meski bukan posisi ketua, melainkan wakil ketua dan atau sekretaris. Tapi FPAN belum menyebut mau komisi apa. Sedangkan FPDIP dengan mantap mengaku menginginkan posisi pimpinan Komisi D.Jika menilik nuansa perebutan, Komisi E merupakan favorit, kemudian Komisi D. Sedangkan Komisi A, B, dan C tidak terlalu diperebutkan atau diminati. Bisa jadi Komisi D dan E merupakan komisi paling bergengsi dan yang paling banyak proyek.Komisi E Bidang Kesejahteraan Masyarakat meliputi ketenagakerjaan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kepemudaan dan olahraga, agama, kebudayaan, sosial, kesehatan dan keluarga berencana, peranan wanita, transmigrasi, permuseuman dan cagar budaya.Komisi D Bidang Pembangunan meliputi pekerjaan umum, tata kota, pertamanan, kebersihan, perhubungan, pertambangan dan energi, perumahan rakyat dan lingkungan hidup.Komisi C Bidang Keuangan meliputi keuangan daerah, perpajakan, retribusi, perbankan, perusahaan daerah dan perusahaan patungan.Komisi B Bidang Perekonomian meliputi peridustrian, perdagangan, pertanian, perikanan, perternakan, perkebunan, kehutanan, pengadaan pangan, logistik, koperasi, pariwisata, dunia usaha dan penanaman modal.Komisi A Bidang Pemerintahan meliputi pemerintahan, ketertiban dan keamanan, kependudukan, penerangan/pers, hukum/perundang-undangan, perizinan, pertanahan, kepegawaian, aparatur, sosial politik dan organisasi masyarakat.
(sss/)










































