Lelang Jabatan, Pemprov DKI Tiru Perekrutan Anggota KPK dan PPATK

Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana akan melelang jabatan lurah dan camat di Jakarta agar mendapatkan orang yang tepat untuk menjadi pemimpin wilayah. Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pun meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI untuk meniru sistem perekrutan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transasksi Keuangan (PPATK).

"Kita lagi minta Badan Kepeawaian Daerah (BKD) kerjasama dengan konsultan perekrutan, seperti perekrutan anggota KPK atau PPATK. Dia kan jelas," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2013).

Ahok mengatakan, kerjasama dengan konsultan KPK dan PPATK tersebut bertujuan agar lelang jabatan tersebut betul-betul mendapatkan orang yang tepat untuk menjadi pemimpin di wilayah.

"Ini supaya orang fair kan. Masih ada sistem," jelasnya.

Rencana lelang jabatan tersebut sedianya akan dilakukan pertengahan Februari ini, namun Pemprov DKI belum bisa melakukannya.

"Belum. Ini Lagi disusun sistemnya," kata Ahok.

Lelang jabatan itu diperuntukkan bagi camat dan lurah yang tidak mampu mengikuti instruksi Jokowi-Ahok alias tidak sesuai target kerja dan yang memiliki masalah kesehatan dan hendak memasuki pensiun. Sedangkan yang masih mampu, akan dipertahankan.

(jor/nrl)