Panglima: Fokus Hankam, TNI Tak Lagi di Wilayah Politik

Jakarta - Berakhirnya Pemilu 2004 merupakan tonggak TNI tak lagi di wilayah politik. Sebab tidak ada lagi Fraksi TNI di DPR. TNI akan fokus pada reformasi diri dan Hankam."Kelanjutan reformasi internal di tubuh TNI, terutama dengan selesainya Pemilu, baik legislatif hingga Pilpres putaran dua, menjadi tonggak paling penting bagi TNI. Di mana tidak ada lagi Fraksi TNI di DPR."Demikian kata Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dalam jumpa pers usai mengikuti gladi bersih peringatan HUT ke-59 TNI pada 5 Oktober 2004 di Halim Perdana Kusuma Jakarta, Minggu (3/10/2004)."TNI lebih memfokuskan diri di bidang pertahanan dan keamanan negara. Sekarang TNI tidak ada lagi di wilayah politik. Kita kembali kepada jati diri sebagai tentara rakyat dan tentara pejuang," ujarnya.Begitu juga dengan UU TNI yang sudah diselesaikan. Menurut Tarto, dengan UU itu, TNI diberi landasan hukum yang jelas dalam menjalankan tugas. Diakuinya, memang banyak tanggapan dengan UU tersebut. Namun atas kekurangpahaman dan kekurangmengertian, banyak yang mendiskreditkan TNI selama ini.Dengan UU itu, sambung dia, tidak ada upaya untuk mengembalikan TNI kepada tatanan di masa lalu. TNI akan terus maju untuk melanjutkan reformasi di tubuh TNI."Soal kritikan, itu boleh-boleh saja. Tapi jangan dengan fitnah. Kritikan itu bagus agar kita ke depan lebih bagus. Saya ingatkan kepada semua komponen bangsa untuk tidak saling memfitnah dengan mencitrakan TNI buruk, maka bangsa ini akan menjadi buruk. TNI dikritik agar lebih baik, maka baik pula bangsa ini," tukas Tarto.Hambatan Reformasi TNIKepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Sjafrie Syamsuddin kepada wartawan menuturkan, persoalan yang paling banyak menghambat reformasi TNI adalah membangun kultur, di mana TNI tidak bisa sendiri."Tapi tergantung kepada lingkungannya. Masyarakat juga punya tanggung jawab moral untuk menjaga TNI. Jangan sampai masyarakat atau elit politik terus mengarahkan untuk menyeret-nyeret TNI ke politik," katanya.TNI saat ini, lanjut Sjafrie, tidak seperti dulu di zaman Orde Baru. Di mana TNI punya 2 kaki di bidang keamanan dan politik melalui dwifungsi ABRI. Saat itu TNI dijadikan kendaraan politik."Namun sayangnya, hingga saat ini lingkungan masyrakat belum sampai ke arah sana. Politik di Indonesia sangat tergantung pada kedewasaan. Contohnya untuk 2004 ini merupakan semacam latihan bagaimana TNI dalam mereformasi diri, terutama tidak ikut memilih alias netral," ujarnya."Untuk tahun 2009 nanti, TNI juga belum bisa dikatakan bisa ikut menyoblos atau tidak. Tapi ini tergantung 3 hal, yaitu kontrol lingkungan, institusi dan masing-masing prajurit. Ini harus dijalankan bersama-sama. Bila tidak, berarti belum tercapai," demikian Sjafrie. (sss/)