DPD Godok 5 Anggotanya untuk Pimpinan MPR

Jakarta - Salah seorang anggota DPD dari Jambi, M.Natsir, menyatakan, kelompok DPD tengah menggodok lima nama untuk bersaing dalam bursa pimpinan MPR. Lima nama itu adalah Ariyanti Baramuli Putri, Aida Ismeth, Aksa Mahmud, Nuzrun Mahmud, dan Mooryati Sudibyo.Hal yang sama dikatakan Wakil Ketua DPD La Ode Ida dalam kesempatan berbeda di sela-sela sidang MPR di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Minggu (3/10/2004).Sementara, rapat paripurna ketiga dengan agenda Laporan dan Pengesahan Hasil Konsultasi Pimpinan Sementara MPR dengan Pimpinan Fraksi/Kelompok tentang usul Perubahan Tatib MPR mengenai tata cara pemilihan pimpinan MPR yang dibuka pukul 16.00 WIB, buntu lagi.Akhirnya, pimpinan sidang yang dipegang Agung Laksono dan Ginandjar Kartasasmita menskorsing sidang hingga pukul 20.00 WIB guna dilakukan rapat konsultasi.DPD tetap menginginkan perubahan komposisi pimpinan MPR dengan 2 dari DPD dan 2 dari DPR. Tatib yang sekarang adalah 1 dari DPD dan 3 dari DPR. DPD minta tambahan kursi karena merasa sederajat dengan DPR.NjlimetAnggota DPR dari PKS, Hidayat Nurwahid menyatakan, secara prinsip, pembahasan Tatib MPR belum selesai. Masing-masing pihak yaitu DPD, masih bertahan pada posisinya. Begitu juga sebaliknya."PKS mengapresiasi sikap DPD dan memahami betul Tatib ini telah dibuat dengan njelimet oleh anggota MPR sebelumnya. Hal ini akan sangat berpengaruh pada konstelasi pencalonan ketua MPR nanti," kata Hidayat usai sidang paripurna.Menurutnya, pada prinsipnya, PKS siap mengikuti dan mengisi peluang-peluang yang mungkin sesuai dengan apa yang disepakati dalam Tatib dan masukan-masukan yang diterima. "Karena DPD dan fraksi masih bertahan, maka kita akan memplenokannya," sambungnya.Ditanya calon pimpinan dari PKS, Hidayat menyatakan pihaknya belum bisa memfinalkannya. "PKS mungkin akan mengisi salah satu pos entah itu ketua atau wakil ketua. Tetapi ditentukan oleh ketua MPR nanti," jawabnya.Hidayat memahami Tatib MPR untuk pemilihan pimpinan MPR bukanlah sistem paket, tetapi setiap anggota MPR berhak memilih nama-nama yang ada dan siapa yang terbanyak itulah yang berhak menjadi ketua."Karenanya, yang penting adalah melakukan komunikasi politik demi menghasilkan kepemimpinan MPR yang benar-benar aspiratif dan ide perubahan yang sedang berkembang," demikian Hidayat. (nrl/)