Jokowi Soal Deposit Rusun Marunda: Itu Bayarnya ke Siapa?

Hari ke-134 Jokowi

Jokowi Soal Deposit Rusun Marunda: Itu Bayarnya ke Siapa?

Prins David Saut, Ray Jordan - detikNews
Selasa, 26 Feb 2013 18:03 WIB
Jokowi Soal Deposit Rusun Marunda: Itu Bayarnya ke Siapa?
Jakarta - Kepala UPT Perumahan dan Rusun Wilayah I Jakarta Utara Jati Waluyo mendapat aduan dari warga soal dana deposit yang raib di rekening warga penghuni rusun Marunda. Gubernur DKI Joko Widodo pun bereaksi soal ini.

Jati Waluyo menerangkan, memang ada beberapa warga yang mengadu soal raibnya dana deposit sebesar Rp 1,2 juta. Namun setelah diklarifikasi ke Bank DKI, dana itu memang ditahan.

"Jadi tidak hilang. Seandainya kata, penghuni ini ada tunggakan baru diambil dari situ. Untuk lebih jelasnya bisa ke Bank DKI. Dana nggak hilang memang regulasinya seperti itu," kata Jati saat ditemui detikcom di Rusun Marunda, Jalan Marunda Raya, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (26/2/2013).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kabar ini sampai juga ke telinga Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Kata Jokowi, sudah banyak penghuni yang mengadu tetapi tidak jelas bayar ke siapa.

"Itu bayarnya ke siapa? Yang dulu-dulu kan memang gitu kan. Yang di atas suruh bayar sejuta, di tengah bayar Rp 3 juta, di bawah bayar Rp 6 juta. Bayarnya nggak jelas ya gimana. Yang ngadu ke saya kan nggak satu, dua ya tapi bayarnya ke siapa? Nggak jelas semuanya," kata Jokowi.

Hal ini disampaikan Jokowi usai acara presiden eksekutif club round table discussion bersama Jokowi bertema "Mengatasi kemacetan, kebanjiran, dan urbanisasi di Jakarta" ini diselenggarakan di Menara Batavia, KH Mas Mansyur, Jakarta Pusat, Selasa (26/2/2013).

Bayar ke Bank DKI, Pak? "Ke Bank DKI itu ke siapa. Itu duitnya untuk siapa?," jawab Jokowi.

Menurut Jokowi, tidak ada aturan membayar deposit Rusun Marunda. "Ya emang masuk ndak bayar, nggak ada aturan bayar, ya bayar ke siapa? Kalau bayar ke siapa, saya kembalikan. Yang nangis-nangis itu bayar ke siapa, nggak jelas," kata Sarjana Kehutanan UGM ini.

Ke depan, menurut dia, diperlukan sistem pengawasan terbuka agar kasus serupa tidak terulang. "Yang perlu diperkuat sistemnya, sistem terbuka, semua orang bisa awasi kan udah ketemu semua," kata Jokowi.

 

(aan/mad)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini