Jokowi mengaku pasien KJS telah membeludak sejak kartu tersebut diluncurkan pada November 2012. Rumah sakit di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta kewalahan.
"Daya dukungnya juga tidak 100 persen siap. Lantas apakah kuota KJS mau distop? Berarti yang kenaikan 70 persen itu, yang ratusan ribu itu, atau malah yang sakit apakah akan dibiarkan di rumah saja? Kan tidak seperti itu. Bahwa dalam perjalanan ada kekurangan-kekurangan seperti itu ya diperbaiki, dibenahi," papar Jokowi saat ditanya soal stok obat yang langka menyusul meningkatnya jumlah pasien KJS.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk penambahan kamar, menurut Jokowi, telah diputuskan ruang kelas II menjadi ruang kelas III.
"Dan nanti RS swasta yang belum bekerjasama, ajak kerjasama. Juga kalau perlu yang di luar Jakarta," ujar pria kelahiran Surakarta 21 Juni 1961 ini.
Ketika ditanya tunggakan biaya berobat pasien KJS, Jokowi yakin Pemprov DKI Jakarta bisa melunasinya.
"Tunggakannya itu Rp 1,2 triliun. Gimana, kayak nggak ada aja duitnya di APBD. Duitnya gede. Jadi harus yakin," kata Jokowi.
(aan/nrl)