Pemberlakuan Ganjil-genap Terhambat, Ahok: Kepolisian Belum Siap

Jakarta - Keputusan pelaksanaan kebijakan plat nomor ganjil-genap oleh Pemprov DKI masih mengambang. Pemprov DKI Jakarta juga tidak akan gegabah, karena garda depan aturan ini, pihak Kepolisian, belum siap.

"Kita masih kerja sama dengan polisi. Kalau tidak siap ya tidak boleh dilakukan. Polisi kan masih kesulitan mengidentifikasi plat," ungkap Ahok di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (22/2/2013).

Kebijakan yang sedianya diterapkan guna mengatasi macet ini banyak dipertanyakan efektivitasnya. Alih-alih mendukung kebijakan ganjil genap, kepolisian justru usul kepada Pemprov mendukung Electronic Road Pricing (ERP). Namun, pelaksanaan ERP juga belum pasti.

"Polisi juga mesti tentukan. Kan tidak mungkin semua jalan tikus dipasangi gate (gerbang) ERP, bisa Rp 2-3 triliun gara-gara itu saja. Ini kan musti diarahkan, mana yang ditutup dan diarahkan ke jalur gate. Ini polisi akan bantu nanti," tutur Ahok.

Sebelumnya diberitakan, Indonesia Police Watch meminta Jokowi menjelaskan secara transparan tentang pembuatan stiker ganjil-genap senilai Rp 12,5 miliar. Ketua Presidium IPW Neta S Pane menyebut besarnya anggaran tersebut tidak akan membuat program genap ganjil efektif.

Ada empat kendala untuk pelaksanaan program ini. Yakni, kepolisian belum setuju dilaksanakan mulai awal Maret, jumlah aparat belum memadai, sinkronisasi sistem elektronik yang online ke TMC Polda Metro, dan keberadaan angkutan umum belum memadai untuk mendukung program ini.

(dnu/gah)