PPP Diprediksi Rebut Ketua DPR

Jakarta - Pengamat Politik Bara Hasibuan memprediksi PPP akan merebut kursi Ketua DPR 2004-2009. Prediksi tersebut diperkuat dengan bergabungnya PPP dengan Koalisi Tandingan. Diatas kertas, bergabungnya PPP akan mendongkrak suara Koalisi Tandingan menjadi 275 suara. Dan mengakibatkan Koalisi Kebangsaan kehilangan suara menjadi 263 suara. "Karena pembagian posisi oleh koalisi tandingan lebih jelas dan merata, yaitu ketua DPR diberikan pada PPP, sedangkan posisi wakil ketua menjadi jatah PD, PKB dan PAN. Selain itu, PPP mungkin melihatnya sebagai peluang untuk menjaga kontinuitas eksistensi partainya selama 5 tahun ke depan," ungkap Bara dalam diskusi Mencari Ketua DPR yang diadakan di Mitra Room, Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Jumat (1/10). Menurut perhitungan Bara, selisih 12 suara itu tepat dengan jumlah suara mengambang dari partai kecil. Artinya koalisi tandingan sudah meraih 50% suara. Jika ditambah 1 saja dari suara mengambang, maka otomatis paket ketua dan wakil ketua DPR jatuh pada koalisi tandingan. Namun Bara menghimbau agar dalam proses pemilihan DPR nanti dilakukan voting secara terbuka. Agar rakyat tahu siapa memilih siapa. Sehingga ada transparansi dalam pemilihan. Ditempat yang sama, Saldi Isra, pakar tatanegara dari Universitas Andalas mengatakan pertarungan politik untuk memperebutkan kursi DPR sudah terjadi sejak seminggu terakhir. Koalisi kebangsaan dan koalisi tandingan sama-sama bersikukuh merebut posisi ketua dan wakil ketua DPR. "Namun dibalik pertarungan itu, saya melihat ada masalah yang lebih penting untuk dikaji, yaitu seberapa mampu ketua dan wakil ketua mampu memfasilitasi agenda yang pro terhadap kepentingan rakyat," ungkap Saldi.Saldi mengatakan, dalam 5 tahun terakhir jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPR selalu bermasalah dan menjadi ajang politik dagang sapi. Sekarang bila calon pemerintah baru sudah menjanjikan perubahan positif, sudah selayaknya pimpinan DPR turut mendukung. Para pimpinan itu seharusnya menunjukan sikap yang positif juga. "Pimpinan DPR yang terpilih harus mampu memberikan teladan dan contoh penyelenggaraan yang bersih dan transparan. Misalnya dalam hal pemberantasan korupsi. Meskipun parlemen dan eksekutif adalah lembaga yang berbeda, dalam hal ini keduanya tetap harus sejalan dan saling mendukung. Harus memiliki panadangan dan sikap yang sama mengenai hal itu,"Para pimpinan DPR juga harus memiliki kemampuan yang teruji sebagai jembatan komunikasi yang efektif antara rakyat dan pemerintah agar stbilitas kenegaraan bisa berlangsung dalam dinamika sosial politik yang sehat. Figur pimpinan DPR nanti harus punya kemampuan empowerment guna melakukan pemberdayaan anggota DPR yang 70%nya dari partai-partai baru. (dni/)