Anggota DPRD DKI Nilai KJS Masih Perlu Banyak Perbaikan

- detikNews
Rabu, 20 Feb 2013 03:22 WIB
Jakarta - Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) merupakan salah satu program unggulan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk membantu warga DKI Jakarta berobat ke rumah sakit. Program ini pun mendapat minat yang tinggi dan dimanfaatkan oleh warga.

Namun, tak pelak program ini juga mendapat kritik, salah satunya oleh anggota DPRD DKI Jakarta, Wanda Hamidah. Menurutnya program KJS ini masih perlu banyak perbaikan.

"Program ini bagus dan saya mendukung penuh. Namun masih perlunya perbaikan di sana-sini, itu fakta. Jadi mari bekerjasama untuk terus menyempurnakan pelayanan kesehatan ini bagi warga,” ujar Wanda melalui keterangan tertulisnya kepada detikcom, Selasa (19/2/2013).

Anggota Komisi E DPRD DKI ini menilai, Pemprov DKI masih belum siap menjalankan program yang diluncurkan sejak November 2012 lalu. Tingginya pemanfaatan program ini membuat rumah sakit akhirnya menjadi kekurangan fasilitas pendukung untuk pasien. Hal inilah yang terjadi pada kasus penolakan bayi Dera Nur Anggraini yang meninggal dunia sebelum sempat mendapatkan perawatan yang layak karena ditolak oleh 8 rumah sakit.

"Alasan kekurangan fasilitas yang menjadi alasan rumah sakit untuk menolak bayi Dera Nur Anggraini merupakan indikasi ketidaksiapan Pemprov DKI menjalankan program KJS. Ketidaksiapannya jelas terlihat pada koordinasi Dinas Kesehatan dengan Rumah Sakit," katanya.

Wanda mengatakan, pihak rumah sakit memiliki kewajiban moral untuk menerima pasien. Jika rujukan rumah sakit kelas C (III) penuh, seharusnya pihak rumah sakit bisa mengarahkan ke rumah sakit dengan kelas di atasnya. "Ini bukan persoalan akreditas rumah sakit, tapi murni kemanusiaan. Kan Pemprov DKI menjamin itu. Jadi prosedur emergensi seperti ini harus benar-benar diatur,” tegasnya.

Politisi dari PAN ini juga menambahkan bahwa perlunya penyederhanaan tugas dinas kesehatan dalam menjalankan program KJS. Oleh karenanya, Wanda mengusulkan agar ada pelibatan pihak ketiga untuk memudahkan prosedur pengurusan KJS, seperti asuransi. Menurutnya selama ini perusahaan asuransi memiliki jaringan rumah sakit yang sangat luas hingga ke klinik-klinik dan puskesmas di seluruh wilayah Indonesia.

"Pelayanan kesehatan dengan melibatkan pihak ketiga, seperti perusahaan asuransi, akan menambah profesionalitas dan kemudahan dalam pelayanan kesehatan untuk warga Jakarta dan bisa lebih luas cakupan pelayanannya. Kerjasama dengan pihak ketiga, seperti perusahaan asuransi ini juga bisa membuat kepastian anggaran dan meminimalisir kebocoran anggaran Negara untuk pelayanan kesehatan bagi warga," jelas Wanda.

(jor/rmd)