PPP Jateng Ragukan Keberlanjutan Koalisi Kebangsaan

Semarang - Pilpres putaran kedua memberikan pukulan telak bagi Koalisi Kebangsaan. Pengurus PDI-P, P.Golkar, PPP, dan PDS dinilai gagal membangun mesin politik hingga ke tingkat bawah. Karenanya, PPP Jateng pun meragukan keberlanjutan koalisi ini.Wakil Ketua DPW PPP Jateng Hisyam Alie menyatakan keputusan koalisi lebihbanyak didominasi elit pusat. Pengurus daerah tidak pernah dilibatkan. Hasil pilpres putaran kedua menjadi titik tolak untuk memikirkan kembali keberlanjutan koalisi itu."Sebenarnya, kita nggak bisa bilang dukung atau tolak keberlanjutan koalisi. Soalnya semuanya tidak jelas kok. Koalisi di bidang apa, apa yang mau dikoalisikan, harus jelas dulu," katanya kepada wartawan di kantor DPRDJateng, Jl.Pahlawan Semarang, Jum'at (1/10/2004).Dikatakan Hisyam, kalau koalisi itu tetap berjalan dan sering kali meninggalkan pengurus daerah, maka tetap akan ada masalah. Soalnya, pengurusdaerah tidak paham dan menjiwai apa yang seharusnya dilakukan dalam kontekskoalisi itu.Untuk itulah, kata dia, seharusnya tiap-tiap partai mengundang seluruhkadernya untuk menentukan keberlanjutan koalisi itu. "Melalui Munas,Rapimnas, atau musyawarah apalah. Ditanya apa koalisi bisa dilanjutkan atautidak," tegasnya.Hisyam juga melihat sanksi yang diberikan kepada pusat kepada daerah yangmbalelo terhadap kebijakan koalisi, tidak akan menyelesaikan masalah.Hal itu justru akan menambah masalah. Terutama munculnya ketidakharmonisanantara pusat - daerah.Ketua Fraksi DPRD Jateng periode 1999 - 2004 ini mengakui bahwa KoalisiKebangsaan tidak maksimal dalam memenangkan Mega - Hasyim. Ia mencontohkanpada saat kampanye pilpres putaran kedua, tim koalisi malah disibukkandengan deklarasi. Hal itu tentu saja menjadi faktor juga atas kekalahan Megadi berbagai daerah."Kalau mau meneruskan ya diteruskan sampai ke tingkat bawah. Jangan hanya diatas. Kita berharap kesalahan-kesalahan dalam pilpres putaran kedua itutidak terulang lagi," demikian Hisyam Alie. (nrl/)