"Dekopinwil sudah ada kantor, tapi Dekopinda yang tingkat walikota, tingkat bupati itu belum ada kantor," Kata Nachrowi usai acara kunjungan kerja Komite IV DPD RI ke Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (18/2/2013).
Dia juga menjelaskan bahwa permintaan kantor ini untuk memudahkan koordinasi dengan Kadis UKM secara langsung. Idealnya Dekopin memang dibiayai oleh pemerintah sesuai UU Nomor 17 2012 sebagai badan resmi yang didirikan untuk memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi koperasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menjawab permintaan ini, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama berjanji mengusahakan pengadaan kantor yang diminta. "Saya suruh dinas koperasi urus," terangnya.
(fdn/fdn)