Rencana LED untuk Kampanye 2014 di Jakarta Perlu Kekuatan Hukum

Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana meminimalisir alat peraga di ruang publik menjelang Pemilu 2014 demi menjaga estetika ibu kota. Namun rencana ini akan lemah jika tidak didukung secara hukum oleh KPU.

"Itu harus ada aturan teknisnya, misalkan LED jadi tak boleh ada poster, itu harus ada juknisnya. Pemprov kan bukan penyelanggara pemilu, kewenangannya di KPU," kata pengamat politik, Gun Gun Heryanto, saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (16/2/2013).

Selain KPU, Heryanto mengingatkan pentingnya peran serta lembaga lain terkait pemilu, sebut saja Bawaslu. Termasuk sanksi jika ada partai politik yang melanggar.

"Bawaslu sebagai pengawas, jadi kalau misalnya juknis untuk wilayah DKI pemasangan alat peraga di tempat terbuka hanya boleh di LED. Nah kalau masang di luar LED sanksinya apa? Mereka kan nggak puas kalau sampai ke rumah-rumah," ujar dosen komunikasi UIN Syarif Hidayatullah ini.

Namun Heryanto optimis rencana pembatasan alat peraga kampanye tersebut bisa dilaksanakan pada masa kampanye 2014 nanti. Rencana ini juga didukung oleh masyarakat Jakarta yang sebagian besar telah melek teknologi dan politik.

"Kalau saya pribadi harus optimis, karena DKI ini tumbuh kembang jadi kota metropolitan, khususnya DKI harusnya sudah siap. Teknologi sudah memungkinkan, masyarakat educated, itu besar presentasinya. Alat peraga konvensional tidak lagi memberi impresi," ujar Heryanto.

"Jakarta banyak pemilih rasional, pakai youtube untuk iklan, lewat game, ini kan politik cerdas. Jadi bisa juga melalui LED. Bagi saya untuk perbaikan nggak masalah, tapi harusnya ada petunjuk teknisnya, kalau nggak akan sia," tutup Heryanto.

(vid/trq)