.webp)
Konferensi CEAPAD dimaksudkan guna memperluas kerjasama di antara negara-negara di Asia dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial di Palestina, dan melengkapi inisiatif kerjasama Triangular Indonesia-Jepang-Palestina. Demikian siaran pers Kemlu, Kamis (14/2/2013).
Konferensi dihadiri pula oleh Perdana Menteri Palestina Salam Fayyad, yang bertindak sebagai co-host bersama Menlu Jepang Fumio Kishida. Konferensi menghasilkan Joint Statement yang meletakkan kerangka bagi pelaksanaan kerjasama konkret ke depan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pertama, bantuan yang diberikan harus benar-benar didasarkan pada kebutuhan nyata dan “national ownership” Palestina. Kedua, bantuan yang diberikan negara-negara Asia Timur adalah area keunggulan (expertise) dari pihak pemberi bantuan. Ketiga, adanya koordinasi yang baik antara berbagai program yang diberikan. Dan keempat pelaksanaan program harus berkesinambungan.
Menlu Marty juga menekankan kembali apa yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat menghadiri KTT OKI di Kairo, Mesir, bulan Januari lalu, bahwa dukungan masyarakat internasional bagi rakyat Palestina harus lebih dari sekedar pernyataan simpati melainkan dalam bentuk bantuan konkret.
Dalam hal ini, dalam 4 tahun terakhir ini, Indonesia telah memfasilitasi 101 program pelatihan bagi 842 warga Palestina, dengan target untuk melatih tidak kurang dari 1000 warga Palestina hingga tahun 2013 ini. Indonesia juga membantu pembangunan pusat perawatan kardiologi di RS Al Shifa di Gaza.
Dalam konferensi CEAPAD tersebut, Menlu Marty juga menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk melanjutkan pemberian bantuan peningkatan kapasitas kepada Palestina. Sebagaimana ditekankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat KTT OKI di Kairo baru-baru ini, adalah sangat mendesak untuk mewujudkan dukungan terhadap Palestina secara nyata, yaitu dalam bentuk dukungan pengembangan kapasitas.
Menlu Marty juga menggarisbawahi kesulitan keuangan yang dihadapi Otoritas Palestina akibat tindakan Israel.
“Penahanan penerimaan pajak Palestina oleh Israel mengakibatkan terjadinya krisis keuangan dan juga menghambat Otoritas Palestina dalam memberikan pelayanan-pelayanan sosial yang vital. Oleh karena itu, Indonesia dalam kerangka OKI telah mengusulkan adanya modalitas safety net untuk mengatasi krisis keuangan Palestina”, ujar Menlu Marty.
Menlu Marty juga menegaskan pentingnya untuk melibatkan sektor swasta, termasuk yayasan dan philanthropists.
“Kita perlu melibatkan seluruh aktor yang dapat menghasilkan sumber daya, membantu memperbaiki kondisi kehidupan penduduk Palestina, serta juga meningkatkan perdamaian,” lanjut Menlu Marty.
Indonesia akan menjadi tuan rumah konferensi ini pada tahun 2014 mendatang.
Melalui CEAPAD ini diharapkan negara-negara di Asia dapat berkonstribusi lebih aktif bagi pembangunan Palestina dan dalam proses perdamaian di Timur Tengah. Upaya ini selaras dengan keputusan PBB pada tanggal 29 November 2012 yang lalu, yang telah meningkatkan status keanggotaan Palestina menjadi observer State.
Pada kunjungan kerja di Tokyo ini, Menlu Marty juga akan melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe; kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Palestina Salam Fayyad; pertemuan dengan Komisaris Jenderal UNRWA (badan PBB untuk bantuan bagi pengungsi Palestina) Mr. Filippo Grandi; serta melakukan pertemuan bilateral dialog strategis dengan Menlu Jepang Fumio Kishida.
(nrl/ndr)
