"Pertama, perlu lebih tegas dan disiplin dalam menegakkan kode etik DPR, lebih ketat dan disiplin sehingga masyarakat tahu DPR serius menegakkan moralitas anggotanya," ujar Sohibul Iman kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/2/2013).
Selain menegakkan kode etik DPR, Sohibul Iman menegaskan perlunya peningkatan transparansi seluruh proses penganggaran di DPR. Juga legislasi hingga pengawasan harus akuntabel.
"Ketiga, terkait dengan produktivitas DPR dalam legislasi. Di awal ada rencana 60 UU per tahun, tapi kenyataan di bawah 30 per tahun. Perlu ditingkatkan jumlah dan kualitasnya," lanjut Sohibul.
Terakhir, untuk meningkatkan citra DPR perlu dibangun sistem agar produk DPR mudah diakses publik. Selama ini menurutnya masih sulit.
Selain keempat program tersebut, Sohibul juga akan fokus pada penuntasan kasus Century sesuai harapan FPKS padanya.
(van/van)











































