Ini 6 Kontroversi Terkait Rusun di Program Kerja Jokowi

Jakarta - Sejak awal setelah dilantik, Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) menginginkan semua rusun subsidi terisi penuh. Dia juga meminta rusun segera diperbaiki jika ada kerusakan.

Jokowi pun langsung tancap gas blusukan melihat rusun yang sepi peminat seperti di Marunda. Namun Jokowi tidak patah arang. Demi membuat masyarakat korban banjir mau pindah, Jokowi pun menyiapkan fasilitas agar masyarakat mau pindah ke rusun.

Nah, selidik punya selidik ternyata ada calo di lingkungan rusun. Jokowi pun mencari calo yang membuat rusun sepi peminat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kini setelah semuanya diperbaiki, rusun-rusun yang sepi peminat menjadi membeludak. Bahkan Pemprov kewalahan menerima warga yang ingin cepat-cepat pindah ke rusun.

Berikut 6 hal kontroversial tentang rusun, seperti dirangkum, Selasa (12/2/2013):

Kepala Dinas Perumahan Mundur

Kepala Dinas Perumahan dan Bangunan DKI Jakarta, Novizal, mengundurkan diri dari jabatannya dengan alasan kesehatan. Namun Jokowi mengaku belum menerima surat resmi pengunduran diri Novizal. Pengunduran diri baru disampaikan secara lisan.

"Suratnya belum masuk di meja saya," ujar Jokowi di Balaikota DKI, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2013).

Jokowi membenarkan pengunduran diri Novizal dikarenakan kondisi kesehatan yang kurang baik. Apalagi saat ini kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI memang tengah digenjot untuk menyukseskan program kerja Jokowi.

"Ya karena memang ritme kita siang malem. Karena mungkin beliau ada masalah kesehatan, Pak Novizal kan rajin Sabtu, Minggu siang malem. Ritme kerja emang kaya gitu," kata Jokowi.

Novizal beralasan, pengunduran dirinya juga terkait masa pensiunnya pada 1 Desember 2013 mendatang.

"Saya khawatir nantinya kinerja tidak maksimal dan mengecewakan gubernur dan wakil gubernur. Saya harap ini tidak menjadi polemik dan kinerja Dinas Perumahan bisa terus maju," katanya.

Calo Rusun

Setelah telisik sana-sini, Jokowi akhirnya mengantongi nama para oknum yang diduga sebagai otak percaloan khususnya di Rusun Marunda, Jakarta Utara. Jokowi memastikan akan ada pemeriksaan lebih lanjut atas penemuan itu.

"Perlu dipastikan (nama calo tersebut)," ujar Jokowi di Balaikota DKI, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2013).

Jokowi mengatakan, para calo tersebut boleh jadi memang bertujuan untuk membantu. Namun niat tersebut ternodai karena masyarakat yang dibantu harus memberikan imbalan berupa uang, hal yang tidak dibenarkan.

"Yang jelas mereka membantu, tapi mereka minta sesuatu," katanya.

Jokowi mengatakan, modus operandi para calo tersebut bermacam-macam. Ada calo yang mendaftarkan diri untuk memperoleh rusun tersebut yang kemudian nanti disewakan kembali. Ada juga yang berani menjanjikan kepada masyarakat akan mendapatkan rusun, namun harus menyerahkan uang terlebih dahulu.

"Ada yang ngumpulin masyarakat. Ada yang ngumpulin uang Rp 58 juta, ada juga yang nangis-nangis. Ternyata yang nangis-nangis juga calo," terangnya.

Peminat Rusun Dipersulit

Seorang warga Marunda bernama Slamet mengadu ke Jokowi karena merasa dipersulit untuk mendaftar menjadi penghuni rusun khususnya di Marunda.

"Saya mau daftar di rusun dari hari Kamis, masih disuruh nunggu harus Senin. Tapi tadi ditunggu nggak buka-buka," ujar Slamet yang menghampiri Jokowi yang sedang meninjau taman kota di depan Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (11/2/2013).

Kepada Jokowi, Slamet mengaku selain dirinya, ada sekitar 100 warga lainnya yang juga dipersulit untuk mendaftar. Bahkan untuk bisa mendaftar, mereka sampai menginap di rusun Marunda.

"Nungguin di situ. Katanya yang jaga satpam, nggak bisa sekarang, Pak. Besok-besok lagi. Tadi ada sekitar 100 orang," ujar Slamet.

Menanggapi keluhan Slamet, Jokowi terkejut. "Lho, ngapain nginep?" tanya Jokowi.

Jokowi lalu menyarankan agar Slamet kembali lagi menemuinya pada Selasa (12/2) besok. "Ya sudah besok pagi ke sini ya, ke kantor. Pagi," kata Jokowi sambil meminta ajudannya mencatat agendanya tersebut.

Peminat Rusun Membludak

Setelah diperbaiki, peminat khususnya di Rusun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, membeludak. Padahal sebelumnya, rusun tersebut sudah tidak beroperasi selama lebih dari 5 tahun. Dari 26 blok yang tersedia, yang tidak beroperasi 19 blok.

Jokowi berjanji akan menyediakan puskesmas dan pasar di rusun tersebut.

"Mau kita beri transport, puskesmas, pasar, mau kita kompletin. Tahun ini harus komplet," kata Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin
(3/1/2013).

Penghuni Rusun Bermobil Bayar Parkir Rp 1 Juta

Rusun hanya spesial untuk warga Jakarta yang tidak mampu. Bagi mereka yang memiliki mobil namun ingin tinggal di rumah susun, harus membayar mahal. Sedikitnya Rp 1 juta per bulan untuk parkir.

"Tadi kita tanya soal rumah susun, Pak Gubernur mengatakan rumah susun diperuntukkan bagi warga yang berpenghasilan rendah, harusnya tidak punya mobil," kata Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Hal ini disampaikan Ahok usai menghadiri rapat pimpinan dengan Gubernur DKI Jokowi di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (4/2/2013).

Ahok menegaskan, bila ada penghuni rumah susun yang memiliki mobil, harus dikenai tarif parkir yang tinggi.
"Bisa Rp 1 juta per bulan, dia harus bayar parkiran mobilnya. Kalau tidak mau ya jangan tinggal di rumah susun," tegasnya.

Jokowi juga meminta, warga bermobil yang tinggal di rusun untuk keluar.

Kepala Pengelola Rusun Marunda Dicopot

Oknum Pemprov DKI Jakarta yang menghambat pengisian Rusun Marunda telah dilengserkan. Kepala Unit Pengelola Teknis Rumah Susun Daerah I Dinas Perumahan DKI Jakarta, Kusnindar, diganti oleh Jati Waluyo.

"Kemarin kita minta kepala dinas yang pilih ya. Ada kepala teknisnya, itu Pak Insinyur Jati Waluyo (sebagai pengganti). Hari ini pelantikan langsung," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (30/1/2013).

Menurut Ahok, pergantian ini dilakukan menindaklanjuti keluhan dari warga yang berminat menghuni Rusun Marunda.

"Ya bagi kami dia terus menghambat, terus, kita kan ada keluhan ibu-ibu dan ada fakta lapangan, terus ada yang bilang ke kami, ada 500 unit yang siap huni, 1.200 lebih belum siap, ternyata bahkan tidak sampai 100 unit saja belum beres, tiba-tiba di lantai 4 tidak ada air, alasannya pecah pipanya. Terus kenapa tidak diperbaiki? Alasannya mau cari tukang las. Masa peralon mau dilas? Itu kan terlalu banyak cari alasan," papar Ahok.