UU Pemda Harus Segera Disosialisasikan ke Daerah

UU Pemda Harus Segera Disosialisasikan ke Daerah

- detikNews
Kamis, 30 Sep 2004 16:15 WIB
Jakarta - Sosialisasi Undang-Undang (UU) Pemda harus segera dilakukan kepada KPUD dan legislatif di daerah. Hal itu mengingat pilkada akan berlangsung di sejumlah daerah pada Juni 2005. Demikian diungkapkan anggota KPU Mulyana W Kusumah di ruang kerjanya, Jl. Imam Bonjol, Jakarta, Kamis (30/9/2004). "Sosialisasi bias dilakukan pemerintahdalam hal ini depdagri, DPR atau KPU," ujarnya. Dikatakan Mulyana, ada beberapa hal berkaitan dengan pilkada yang perlu pengaturan lebih lanjut. Pertama, pencalonan kepala daerah oleh parpol atau gabungan parpol harus melalui mekanisme yang transparan dan demokratis. Namun, parameter untuk mengukur transparan dan demokratis harus jelas. "Seberapa jauh mekanisme demokratis berdasarkan transparansi yang dapat diukur , misalnya asas keterbukaan dalam rekrutmen calon sehingga calon dari luar parpol bias dicalonkan parpol. Jadi bukan semata-mata berdasarkan pernyataan parpol atau gabungan parpol," katanya. Kedua, hubungan antara KPUD dan DPRD dalam proses penyelenggaraan pilkada rumusannya harus jelas. Pasalnya, anggaran pilkada berasal dari APBD, bukanAPBN. Mulyana mengingatkan perlunya antisipasi dampak politik pilkada terhadap dinamika politik lokal. Pasalnya, pelaksanaan pilkada membutuhkan energipolitik yang besar serta biaya ekonomi yang tinggi. (asy/)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini