Pengamat: SBY Harusnya Loyal 100 Persen ke Negara

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menampik dirinya lalai menjalankan tugas kepresidenan karena memimpin penyelamatan Partai Demokrat. Tapi sebagai pejabat negara, SBY harusnya loyal 100 persen untuk mengurus negara.

"Saat loyalitas kepada negara dimulai, maka loyalitas kepada partai berakhir. Bukan sebaliknya," kata pengamat politik Gun Gun Heryanto saat dihubungi, Minggu (10/2/2013) malam.

Gun Gun menilai, keputusan SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Demokrat untuk memimpin langsung penyelamatan partai, kurang tepat. Menurutnya membagi konsentrasi ke partai menjadi sangat riskan.

"Karena energi kreatif pak presiden akan terbagi untuk partai dan untuk negara. Sementara dia hanya punya waktu 1,5 tahun lagi untuk menyelesaikan mandat kekuasaannya. Waktu yang dimiliki itu tak banyak," tuturnya.

Jika peran ganda sebagai pejabat negara dan pengurus partai tetap dilanjutkan, maka hal ini sebut dia akan menjadi contoh buruk bagi menteri-menteri kabinet yang berasal dari partai. "Butuh keseriusan dan fokus," ujarnya.

Turun tangannya SBY membenahi partai akan menjadi paradoks dengan pernyataan SBY sebelumnya yang meminta menteri dari partai untuk fokus bekerja di pemerintahan meski memasuki tahun politik.

"Nah, dengan memimpin langsung pembenahan partai, tentu tentu akan banyak kerja-kerja yang sedikit banyaknya menyita konsentrasi Pak SBY sendiri," kata Gun Gun.

Tadi malam (10/2) di kediamannya Puri Cikeas, Bogor, SBY sempat menyinggung kritik banyak pihak mengenai keputusannya memimpin upaya penyelamatan partai. SBY menegaskan dirinya tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai presiden.

"Saya pastikan ke hadapan rakyat Indonesia, saya tidak melalaikan tugas. Saya menjalankan roda pemerintahan dan memimpin kehidupan bernegara," tutur SBY.

SBY mengatakan, selama 8 tahun terakhir dirinya jarang mengikuti, dan melakukan pemantauan atau turun langsung ke partai, kecuali pada ulang tahun momen tertentu saja.

"Saya tetap pada sumpah saya untuk mengutamakan kepentingan negara dan pemerintahan," ujarnya.


(fdn/fdn)