Kader Demokrat Wajib Bayar Pajak dan Lapor Harta

Jakarta - Salah satu upaya penataan dan pembersihan partai, SBY mewajibkan kader Demokrat melaporkan harta kekayaan dan taat pajak. Jika tidak, sanksi akan diberikan.

"Setiap kader utama laporkan kekayaan kepada Komisi Pengawas Partai Demokrat. Kita akan menganut dan mengikuti format yang berlaku yang ditetapkan KPK. Setiap anggota partai wajib memberitahukan NPWP, pastikan mereka bayar pajak untuk yang diwajibkan itu," kata Ketua Majelis Tinggi dan Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

SBY mengatakan hal itu saat menyampaikan pidato hasil rapat Majelis Tinggi yang diperluas di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Jumat (8/2/2013) malam. Hadir juga Ketua Fraksi Demokrat di DPR, Wakil Ketua Komisi Pengawas Demokrat dan para menteri yang berasal dari partai ini.
 
Hal itu merupakan bagian dari 8 poin agenda prioritas yang akan dilakukan untuk menyelamatkan partai Demokrat dari kehancuran. Pertemuan elit Partai Demokrat malam tadi dihadiri 9 Anggota Majelis Tinggi yang dipimpin langsung SBY.

"Bagi kader yang tidak bersedia menandatangani Pakta Integritas dan melaporkan kekayaan tidak akan pernah dicalonkan posisi apapun," cetus SBY.

(/)