Koalisi Masyarakat Sipil Kritisi Jabatan Komisioner Komnas HAM

Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil mengkritisi Komnas HAM. Lembaga itu dinilai asyik dengan dirinya sendiri, sibuk mengurusi jabatan. Bukan berjuang fokus melayani masyarakat. Kisruh masa jabatan justru telah menjadi cap buruk bagi Komnas HAM era sekarang.

"Kami tetap menolak keputusan tentang masa kepemimpinan Komnas HAM 1 tahun dan pemberlakukan secara surut tata tertib baru," jelas Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Haris Azhar dalam keterangannya, Jumat (8/2/2013).

Menurut Haris, pilihan 1 tahun masa jabatan bagi Ketua Komnas HAM jelas merupakan keputusan yang buruk karena akan memperlemah pelaksanaan rencana dan prioritas kerja penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

"Sejumlah kritik dan input dari masyarakat sipil telah disampaikan dengan mendukung pimpinan tetap pada 2 tahun 6 bulan. Hal ini harusnya dianggap sebagai dukungan kepada Komnas HAM dari masyarakat sipil," jelas Haris.

Sayangnya, lanjut Haris, para anggota Komnas HAM yang setuju perubahan 1 tahun, tetap bersikeras untuk mengejar jabatan semata. Hal ini ditandai dengan keputusan untuk memberlakukan keketuaan bergilir 1 tahun, dan keputusan diberlakukan secara surut.

"Hal ini mengindikasikan adanya kepentingan politik untuk menghancurkan kelembagaan Komnas HAM dari dalam. Lebih parah lagi, dalam rapat pleno dilakukan tertutup, tanpa adanya perangkat kelembagaan administratif pendokumentasian proses rapat. Rapat tidak diperbolehkan untuk diakses oleh siapapun, termasuk staf, dan juga perwakilan masyarakat sipil (KONTRAS, YLBHI, ELSAM, IMPARSIAL dan sejumlah individu pemerhati HAM)," urai Haris.

(ndr/mad)