"Evaluasi APBD sudah saya pegang, saya harap kegiatan-kegiatan di lapangan bisa segera dimulai. Dengan APBD Rp 49,9 T kita bisa melakukan manajemen yang baik dan reputasi yang baik," papar Jokowi.
Hal itu dikatakannya saat memberi pengarahan kepada para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait pelaksanaan APBD 2013 di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (6/2/2013).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jangan sampai, imbuh Jokowi, birokrat di jajaran atas sudah bekerja namun di bawahnya masih berpangku tangan. Jokowi mencontohkan, soal banjir. Penanggulangan banjir ternyata belum terpadu sampai di jajaran birokrat yang di bawah.
"Misalnya PU membuat drainase di suatu wilayah, seharusnya tanpa disuruh lurah camat ikut dukung.
Perintah gubernur adalah tupoksi, mengintergrasikan kegiatan itu dikeroyok dalam membuat perencanaan juga sama. Tetapi kita harapkan tahun ini sudah mulai," jelasnya.
Mantan wali kota Solo ini juga meminta agar para camat dan lurah tidak membuat kegiatan berdasarkan kuantitas, melainkan kualitas dan tepat sasaran. Para birokrat juga diharapkan bekerja sama bila kegiatannya menyasar tujuan yang sama. Hal ini agar mudah mengontrol dan mengevaluasinya.
"Jangan yang kecil-kecil, tapi buatlah yang gede sekalian. Jangan ada 57 ribu kegiatan, manajemen kontrol jadi sulit sekali. Saya titip kepada seluruh SKPD, bupati, walikota, camat lurah fokus kepada wilayah masing-masing untuk dibuat besar," tutur dia.
(nwk/mad)