HS Dillon: SBY Jangan Angkat Menteri dari Akademisi

Yogyakarta - Meski pengangkatan seorang menteri adalah hak prerogratif presiden, namun Direktur Eksekutif Partnership HS Dillon mengingatkan agar Susilo Bambang Yudhoyono, yang hampir dipastikan terpilih jadi presiden, jangan menteri dari kalangan akademisi. Sebab, menurut Dillon, para akademisi itu hanya menguasai teori saja dan tak memahami persoalan sebenarnya sehingga kurang memiliki nyali untuk melakukan perubahan dan tindakan."Saya mengusulkan kepada SBY agar yang jadi menteri itu sebaiknya dari politisi, bukan akademisi atau dari perguruan tinggi," kata HS Dillon seusai acara peluncuran buku Korupsi Dalam Perspektif Agama-Agama di Kantor PP Muhammadiyah Jl Cik Di Tiro Yogyakarta, Rabu (29/9/2004).Menurut Dillon, para akademisi sebaiknya hanya sebatas menjadi staf ahli saja namun jangan sampai masuk dalam hal-hal yang lebih praktis. Sebab, tugas utama mereka adalah mengajar yang benar untuk meningkatkan kulitas sumber daya manusia (SDM). "Mereka harus kembali ke kampus. Bila menterinya berasal dari akademisi dipandang tak punya nyali untuk mengefektifkan birokrasi," katanya.Dillon mengatakan tugas seorang menteri itu tidak hanya sebatas membuat keputusan tetapi juga bagaimana untuk mengimplementasikan suatu kebijakan. "Jadi yang dibutuhkan sosok yang benar-benar bernyali, memahami keadaan, berani mengambil keputusan yang tegas dan tidak sebatas teori," katanya.Menurut Dillon yang mulai harus diperbaiki saat ini adalah pembenahan mutu pendidikan, sehingga sumber daya manusianya memadai. Sebab bangsa Indonesia akan semakin jauh tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga lainnya. "Pembenahan mutu pendidikan itu penting. Bagaimana mau maju kalau banyak dosen di UGM misalnya ada yang hanya mengajar di hari Sabtu. Bagaimana kita bisa mengejar bangsa cina. Dengan tetangga Malaysia yang 25 tahun lalu diajar guru dari kita, sekarang justru kita yang ketinggalan jauh," demikian HS Dillon. (gtp/)