4 Hal yang Patut Disimak dari Lelang Lurah & Camat Jokowi

Jakarta -

Gubernur DKI Joko Widodo akan melelang jabatan lurah dan camat. Alasannya, lurah dan camat yang diganti tidak sesuai dengan kerja pemerintahan Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Jokowi pun tidak main-main dengan lelang lurah dan camat yang akan dilakukan pada Februari ini. Eks Wali Kota Solo ini pun sudah memperhitungkan rencana itu agar mulus.

Langkah Jokowi ini mendapat sambutan hangat dari anggota dewan dan akademisi. Jokowi pun semakin mantap melakukan rencana tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berikut 4 hal yang patut disimak tentang lelang lurah dan camat, seperti dirangkum detikcom, Selasa (5/2/2013):

Lelang Lurah & Camat Hanya untuk PNS berpangkat

Jokowi menegaskan lelang jabatan hanya bisa diikuti oleh pegawai negeri sipil (PNS) yang memiliki kepangkatan untuk jabatan tersebut. Minimal setingkat eselon III dan IV.

"Ini (lelang) hanya untuk PNS yang punya kepangkatan dan oleh Undang-Undang Kepegawaian sudah dimungkinkan," ujar Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (4/2/2013).

Jokowi Siapkan Fit and Proper Test

Jokowi menyebutkan, akan dilakukan fit and proper test untuk lelang jabatan lurah dan camat.

"Bisa undang konsultan. Kemudian untuk fit and proper test nanti undang konsultan kemudian terakhir saya sendiri dan Pak Wagub," ujar Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (31/1/2013).

Menurut Jokowi, tim seleksi lelang jabatan bisa berasal
dari pihak luar. "Bisa perguruan, bisa lembaga-lembaga
yang berkaitan dengan SDM. Tapi kalau swasta bisa melakukan, BUMN bisa melakukan, kenapa kita di
pemerintahan tidak bisa. Saya yakin bisa melakukan itu. Inilah yang mau kita mulai," kata sarjana Kehutanan UGM ini.

Siapkan Payung Hukum

Jokowi menyiapkan payung hukum lelang jabatan lurah dan camat.

"Sistemnya masih digarap agar tidak menyalahi aturan
kepegawaian," ujar Jokowi, Senin (4/2/2013).

Ketua BKD DKI Budihastuti, Kamis (31/1) lalu juga
menyatakan, pihaknya akan melakukan studi banding ke
beberapa lembaga terkait lelang jabatan tersebut.

"Kami akan studi banding dahulu ke lembaga-lembaga yang sudah menerapkan proses rekrutmen secara terbuka, seperti Kementerian PAN dan Kemenkeu. Tapi mereka masih terbatas untuk eselon I dan II. Kalau camat dan lurah itu eselon III dan IV," kata Budihastuti.

Lelang Digelar Lantaran Jokowi Kerepotan Blusukan

Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan, lelang lurah dan camat dilakukan karena Jokowi kerepotan blusukan. Bayangkan saja di Jakarta ada 67 kelurahan.

"Pak Gubernur butuh orang yang bisa blusukan. Kan repot kalau harus blusukan di 67 kelurahan," ujar Ahok di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Senin (4/2/2013).

Di tempat yang sama, Jokowi menyatakan lelang jabatan ini digelar lantaran adanya suara-suara masyarakat yang merasa kurang dilayani dengan baik oleh jajaran birokrat. Lurah dan camat siap mengikuti kegiatan terbuka ini.

"Masih ada pelayanan bawah yang masyarakat merasa terhambat, merasa berbelit-belit, ini yang mau kita coba. Artinya, nanti lurah dan camat harus menyampaikan, Pak, saya dipilih dong jadi camat, misalnya di sebuah wilayah. Kenapa kamu harus dipilih? Karena program-program ini, target waktunya ini-ini," papar Jokowi.