SBY Minta Status Hukum Anas Dituntaskan, Ini Respons Ketua KPK

- detikNews
Selasa, 05 Feb 2013 10:06 WIB
Ketua KPK Abraham Samad dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo di Medan (Foto: Khairul Ikhwan/detikcom)
Medan - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad merespons keluhan Presiden SBY tentang menggantungnya status hukum beberapa kader Partai Demokrat yang kini diperiksa. Menurutnya hal itu terjadi karena kurangnya penyidik.

Berbicara kepada wartawan di Medan, Sumatera Utara (Sumut), Selasa (5/2/2013), Samad menyatakan, pihaknya serius dalam menangani semua persoalan korupsi yang ada di KPK. Namun mereka memiliki keterbatasan.

"Kegelisahan Pak SBY adalah kegelisahan masyarakat Indonesia. Kita mengapresiasi ini, cuma ada kondisi riil yang dihadapi KPK yang harus disampaikan ke hadapan publik. KPK punya keterbatasan dengan jumlah penyidik yang kurang lebih 50 orang," kata Samad.

Kurangnya penyidik inilah yang menyebabkan KPK tertatih-tatih dalam menindaklanjuti proses hukum. Tetapi, kata Samad, mereka tidak menjadikan kendala ini untuk menjustifikasi keterlambatannya dalam memproses perkara.

"Kita berusaha untuk dapat secepat mungkin, seperti ekspektasi masyarakat, namun demikian faktanya," kata Samad yang berbicara seusai membuka Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum dalam Penanganan Tinak Pidana Korupsi di Grand Angkasa, Jl. Perintis Kemerdekaan, Medan.

Dalam kesempatan itu, Samad juga meminta agar bagian penindakan KPK untuk memberi perhatian terhadap kasus yang menjadi perhatian publik. Agar penanganan kasusnya lebih diintensifkan.

Dalam pernyataan sebelumnya di Jeddah, Arab Saudi, Presiden SBY dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pembina Demokrat mengeluhkan tentang status hukum beberapa kader Partai Demokrat yang menggantung. Tidak jelas statusnya tersangka atau tidak, sehingga memengaruhi kepercayaan publik terhadap partai tersebut.


(rul/try)