Tolak Penggusuran, 50 Warga Bantaran Waduk Pluit Temui Jokowi

Jakarta - Sekitar 50 warga Muara Baru, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, yang mendiami lahan di bantaran waduk Pluit mendatangi gedung Balai Kota. Mereka hendak menemui Gubernur DKI Joko Widodo untuk menyampaikan penolakan relokasi tempat tinggal mereka.

Pantauan detikcom, Selasa (5/2/2013) pukul 09.15 WIB, mereka tampak duduk-duduk di luar gedung Balai Kota. Mereka sudah datang ke Balai Kota di Jalan Medan Merdeka Selatan sejak pukul 07.00 WIB. Tidak ada spanduk atau poster yang terlihat, kecuali hanya sebuah surat perjanjian yang menurut mereka merupakan janji Jokowi saat Pilgub DKI tentang pelibatan warga dalam penyusunan tata ruang. Warga yang datang kebanyakan bapak-bapak dan ibu-ibu.

Ketua RT 16 RW 17, Sukimin, mengatakan warga menolak upaya penggusuran tempat tinggal mereka oleh Pemprov DKI.

"Mau menyampaikan keluhan ke Pak Gubernur tentang pembongkaran di waduk Pluit, saat ini kurang tepat. Karena saat ini kan kita sedang berduka ditimpa banjir, ditambah lagi kita dengar dari media akan ditertibkan. Adapun masalah relokasi, itu kan mayoritas (warga saat ini) ngontrak. Kita orang yang punya rumah, punya pendapatan, sudah bercocok tanam di sana sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di sana. Pada intinya kita menolak penggusuran," ujar Sukimin.

Menurut Sukimin, sejumlah warganya memang sudah ada yang pindah ke rusunawa Marunda karena diiming-imingi gratis 2 bulan dan perabotan rumah yang sudah lengkap. Namun sebagian lagi tetap menolak karena berat jika harus membayar sewa.

"Saya tinggal di sana dari tahun 1994. Iya, sebagian warga kami sudah ada yang pindah karena diimingi 2 bulan gratis, perabotan sudah ada. Tapi kalau ditanya tentang pembongkaran, otomatis kita tolak. Karena tadinya kita punya rumah sekalipun 2x3, tapi kan sudah enak. Nggak bayar kontrakan tinggal mikirin dapur. Kalau rusunawa sewa, juga jauh dari tempat kerja," keluh Sukimin.

Hingga saat ini mereka belum juga bertemu dengan Jokowi. Menurut informasi yang diperoleh detikcom, Jokowi pagi ini memimpin rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di Balai Kota sejak pukul 09.00 WIB.

Waduk Pluit yang juga berfungsi mengendalikan banjir di Pluit dan sekitarnya memiliki luas 80 hektar dan 30 hektar di antaranya sudah diduduki warga. Selain itu, kedalaman waduk yang seharusnya 10 meter kini tinggal 2 meter. Jokowi akan menormalisasi waduk itu dengan biaya Rp 1 triliun sehingga waduk memiliki daya tampung 6 kali lipat dibanding saat ini.

(slm/rmd)