Jajaran politisi PD di daerah pun angkat bicara. Mereka tidak rela politisi muda yang mereka dukung mati-matian untuk menjadi ketua umum dalam ajang Kongres PD pada Mei 2010 di Bandung itu dipaksa mengundurkan diri, apa pun alasannya.
"Seharusnya kesepakatan di Sentul kemarin itu dijunjung tinggi," gugat Asrun Tukan, sekretaris DPP PD Sulawesi Selatan, melalui telepon, Senin (4/2/2013).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bukankah melengserkan Anas Urbaningrum dapat dilihat sebagai upaya melancarkan kerja keras para kader di daerah? Tudingan keterkaitan Ketum DPP PD tersebut dengan kasus dugaan suap proyek Hambalang telah menyandera PD dan akan membuat sulit mendongkak popularitas PD yang terlanjur terjun bebas?
"Ya tapi nggak sejauh itu lah. Kan beliau bukan tersangka dan hanya diminta keterangannya sebagai saksi oleh KPK?" jawab Asrun.
Politisi muda ini justru sanksi melengserkan Anas Urbanigrum mujarab mengangkat PD dari keterpurukan. Namun yang sudah pasti dampaknya adalah bumerang bagi soliditas internal PD baik di pusat dan terutama di daerah yang menjadi ujung tombak meraih dukungan suara calon pemilih.
"Beliau sulit dilengserkan. Setiap minggu berkeliling menyapa kami semua daerah-daerah, sangat berakar di DPD dan DPC," ujarnya.
"Saya yakin PD mampu menghadapi tahun yang sulit ini," yakinnya.
(lh/van)











































